Sunday, 6 Ramadhan 1442 / 18 April 2021

Sunday, 6 Ramadhan 1442 / 18 April 2021

Setahun Pandemi Covid-19 di Indonesia, Ini Saran Epidemiolog

Rabu 03 Mar 2021 04:21 WIB

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Ratna Puspita

Petugas berjalan di areal pemakaman khusus dengan protokol Covid-19 di TPU Bambu Apus, Jakarta Timur, Selasa (2/3/2021).

Petugas berjalan di areal pemakaman khusus dengan protokol Covid-19 di TPU Bambu Apus, Jakarta Timur, Selasa (2/3/2021).

Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Pihak yang menangani pandemi Covid-19 sebaiknya Kemnkes, bukan KCPEN atau Satgas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selasa (2/3) kemarin genap setahun sejak pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19. Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono menilai pemerintah gagal mengendalikan pandemi.

"Pemerintah Indonesia gagal kendalikan pandemi, penularan Covid-19 masih terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena penanganannya setengah hati, yang berusaha menyeimbangkan konsep ekonomi dengan kesehatan," ujar Pandu saat dihubungi Republika, Selasa (2/3).

Seharusnya, dia mengatakan, otoritas memprioritaskan menangani pandemi. Meski telah menggunakan mekanisme pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), ia menilai, upaya pemerintah ini masih setengah hati. 

Baca Juga

Dia mengatakan, PSBB memang sempat menurunkan kasus Covid-19. Namun ketika berhasil mengendalikan, pemerintah justru melonggarkannya Juni lalu dan akhirnya kasusnya kembali naik. 

Pandu juga mengatakan ia merasa kesal ketika pemerintah yang tidak peduli untuk menekan penularan dan ini terlihat dari kebijakan membuat libur panjang, dan cuti bersama. "Katanya liburan dibatasi tetapi harga tiket dibuat murah, tarif menginap di hotel didiskon. Pemerintah juga tidak serius menangani, meremehkan, dan yang paling buat saya kesal adalah pemerintah tidak memiliki rencana untuk menangani pandemi," katanya.

Artinya, dia menambahkan, pemerintah tidak membangun sistem menangani virus ini. Pemerintah juga tidak melakukan antisipasi bagaimana untuk meningkatkan testing, atau menangani Covid-19. 

"Jadi semua upaya bersifat responsif, tidak mengantisipasinya sehingga tidak bisa mengendalikan pandemi," katanya.

Pandu merekomendasikan agar pandemi tidak berkepanjangan pada tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya maka Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibubarkan. Selain itu, ia meminta pemerintah memperkuat dan menata ulang sistem agar bisa menangani pandemi sebaik mungkin.

Pandu juga meminta pemerintah supaya memperkuat dan mempromosikan upaya protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, dan 3T, yaitu testing, tracking, dan treatment. Dia menambahkan, sistem ini juga perlu diwariskan untuk generasi mendatang. 

Ia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membangun sistem ini dan pihak yang menanganinya adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), bukan KPCPEN atau Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. "Kalau pemerintah masih menerapkan cara lama, pandemi ini akan panjang. Kalau pandemi berkepanjangan, efeknya buat negara adalah uangnya habis karena harus memberikan bantuan sosial, membayar biaya perawatan pasien Covid-19, rakyat menderita, banyak kesakitan, kematian, hingga tenaga kesehatan juga banyak yang tumbang," katanya. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA