Thursday, 1 Syawwal 1442 / 13 May 2021

Thursday, 1 Syawwal 1442 / 13 May 2021

MUI: Tanggung Jawab Pemimpin Wujudkan Kemaslahatan Publik

Selasa 02 Mar 2021 18:38 WIB

Rep: Fuji E Permana/ Red: Ani Nursalikah

MUI: Tanggung Jawab Pemimpin Wujudkan Kemaslahatan Publik. Ketua Harian Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam.

MUI: Tanggung Jawab Pemimpin Wujudkan Kemaslahatan Publik. Ketua Harian Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam.

Foto: Republika/Thoudy Badai
MUI apresiasi pencabutan perpres miras.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Asrorun Niam Sholeh mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Seperti diketahui, lampiran itu tentang izin investasi minuman keras (miras).

"Tanggung jawab kepemimpinan adalah mewujudkan kemaslahatan publik dan mendengar aspirasi publik," kata Kiai Asrorun melalui pesan tertulis kepada Republika.co.id, Selasa (2/3).

Kiai Asrorun mengatakan, langkah Presiden Jokowi perlu diapresiasi. Langkah itu sebagai wujud tanggung jawab dalam mengemban amanah mewujudkan kemaslahatan publik.

Baca Juga

Sebelumnya, dalam lampiran di Perpres Nomor 10 Tahun 2021 ditetapkan bahwa bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua. Sehingga lampiran ini menuai polemik dan pro-kontra.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA