REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wali Kota Malang Sutiaji menandatanganani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (2/3). Penandatanganan dilakukan bersama 38 kepala daerah lainnya dengan disaksikan Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo.
Sutiaji mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sudah mematangkan kesiapan operasional MPP. Layanan ini akan ditempatkan di salah satu pusat perbelanjaan, Alun-Alun Mal Kota Malang. MPP rencananya akan diluncurkan pada Agustus 2021.
Dia berharap keberadaan MPP dapat mempermudahkan masyarakat dalam mengurus beragam pelayanan dan perizinan. Terlebih, lokasinya lebih mudah diakses oleh masyarakat karena berada di pusat kota. "Jadi goalnya adalah bagaimana masyarakat terlayani dengan baik bisa memangkas birokrasi dan meniadakan calo," kata Sutiaji dalam pesan resmi, Selasa (2/3).
Sutiaji mengaku ingin berinovasi dan berkerja sama dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kota Malang. Kampus bisa ikut serta dan hadir membuka layanannya di MPP yang berada di Alun-Alun Mal Kota Malang."Jadi ketika mahasiswa perlu dokumen ijazah maka bisa juga di Mal Pelayanan Publik karena semua sudah serba connecting dengan database yang ada di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Yang itu belum dimiliki daerah lain” ucapnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Erik Setyo Santoso, mengatakan, setelah refocusing anggaran Covid-19 akan ada kurang lebih 200 layanan publik ditempatkan di lantai tiga Alun-Alun Mal Kota Malang. Jumlah ini dapat dipastikan karena layanan ini sudah dibahas sejak tahun lalu. Dengan demikian, sudah banyak instansi yang bergabung di MPP Kota Malang.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menekankan, pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen yang kuat dari gubernur, bupati sampai wali kota. Komitmen ini menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Dengan adanya program ini diharapkan aparatur pemerintah bisa memberikan layanan yang terbaik.
Di sisi lain, Tjahjo menegaskan, tahun ini merupakan momentum untuk bangkit dari krisis. Dengan perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik, pemerintah Indonesia bisa menjawab tantangan global dan bertransformasi menuju negara maju. Pembangunan Mal Pelayanan Publik di berbagai daerah akan kian gencar dilakukan.
Menurut Tjahjo, saat ini udah berdiri 35 MPP di seluruh Indonesia dengan karakterisktik sesuai dengan daerah masing-masing. Dalam hal ini dari segi pengintegrasian layanan, pengintegrasian sistem maupun sarana prasarana yang dimiliki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
