REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Lebih dari 170 anggota Kongres Amerika Serikat (AS) merilis surat pernyataan mendesak Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken segera meminta pertanggungjawaban Turki atas 'pelanggaran hak asasi manusia' dan 'kemunduran demokrasi'. Pernyataan bipartisan itu melontarkan tuduhan keras terhadap presiden Turki dan pemerintahnya yang telah berkuasa selama hampir dua dekade.
Pemerintah Recep Tayyip Erdoğan dinilai melemahkan sistem peradilan Turki, menempatkan sekutu politik di posisi penting militer dan intelijen, membungkam kebebasan berbicara dan pers yang bebas.”Dan secara tidak sah memenjarakan lawan politik, jurnalis dan minoritas," kata surat tersebut seperti dilansir Ahvalnews, Selasa (2/3).
Pemerintahan Presiden Joe Biden telah berjanji akan membawa masalah hak asasi manusia dan demokrasi ke inti hubungan AS dengan pemimpin-pemimpin negara asing. Pemerintahan Biden diperkirakan akan mengadakan pertemuan puncak demokrasi pada akhir tahun mendatang.
Pekan lalu, dalam pidatonya di Konferensi Keamanan Munich, Biden mengatakan kemitraan dengan sekutu didasari pada demokrasi dan visi yang menjunjung supremasi hukum, bukan transaksionalisme. Biden menambahkan perdebatan mendasar tentang masa depan akan terjadi antara pendukung otokrasi dan mereka yang memahami demokrasi penting untuk menghadapi tantangan.
"Masalah strategis memang mendapat perhatian yang signifikan dalam hubungan bilateral kita, tetapi pelanggaran berat hak asasi manusia dan kemunduran demokrasi yang terjadi di Turki juga menjadi perhatian yang signifikan," kata para anggota kongres dalam surat yang bertanggal Jumat, 26 Februari 2021 itu.
Dalam surat itu para anggota Kongres juga meminta menteri luar negeri untuk mengkondisikan hubungan Washington-Ankara sesuai dengan perilaku penguasa Turki.
"Meskipun merupakan kepentingan bersama kami bagi Amerika Serikat dan Turki untuk tetap menjadi sekutu strategis dan memperbaiki perpecahan di antara kami, kami yakin perubahan pada Presiden Erdogan dan perilaku partainya sangat penting untuk memulihkan hubungan itu," kata para anggota kongres.
Surat itu mengingatkan kunjungan Erdogan ke Washington pada Mei 2017. Ketika pengawal dan pendukung Erdogan memukuli setengah lusin pengunjuk rasa di depan Kediaman Kedutaan Besar Turki. Para pengunjuk rasa kemudian menggugat pemerintah Turki atas terjadinya kekerasan tersebut dan kasus itu masih berlanjut.
"Pemerintah Presiden Erdogan membawa gayanya ke jalan-jalan ibu kota negara kita, ketika selama kunjungan Erdogan tahun 2017 ke Amerika Serikat, personel keamanan Turki menyerang para pengunjuk rasa damai dan pegawai federal. Empat pengawal Erdogan masih menghadapi dakwaan di Amerika Serikat atas insiden tersebut. Mereka tetap bebas di Turki, '' kata surat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
