REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus berinovasi dan mengupayakan berbagai terobosan dalam membantu menekan angka kemiskinan akibat dampak pandemi Covid-19 di daerahnya. Yang terbaru, Pemprov Jateng berinovasi dengan meluncurkan aplikasi Sistem Laporan Online (SILAP)-CSR, Selasa (2/3) ini.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengungkapkan, aplikasi SILAP-CSR diluncurkan untuk mengefektifkan program Corporate Social Responsibility (CSR) korporasi, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam mendukung pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.
Melalui aplikasi ini pula, memungkinkan pemprov melakukan percepatan kegiatan termasuk sistem pelaporan yang lebih transparan dari berbagai perencanaan program CSR oleh perusahaan pelat merah itu. Sehingga akan mampu menekan berbagai penyimpangan sekaligus menjamin efektivitas dalam pelaksanaannya.
“Aplikasi ini akan sangat memudahkan, baik dari perencanaan, pelaksanaan, serta sistem pelaporannya, karena lebih transparan,” ungkapnya, saat melaunching aplikasi SILAP-CSR yang dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Evaluasi Desa Dampingan 2020 di Gedung Gradhika Bhakti Praja Provinsi Jateng, di Semarang.
Menurut gubernur, pandemi Covid-19 dalam satu tahun terakhir telah berdapak terhadap berbagai sektor, termasuk ekonomi. Selain langkah-langkah penanganan, pemprov juga harus melakukan berbagai terobosan untuk menurunkan angka kemiskinan akibat situasi yang serba sulit tersebut.
Salah satunya melalui peluncuran aplikasi SILP-CSR tersebut, tujuannya tak lain untuk mempermudah dan mempercepat sistem pelaporan program atau kegiatan dan rencana pelaksanaan program CSR oleh perusahaan BUMN dan BUMD dalam mengatasi dampak perekonomian akibat pandemi.
“Dengan adanya aplikasi SILAP-CSR ini, mudah-mudahan berbagai program CSR yang digulirkan oleh BUMN maupun BUMD untuk masyarakat, dapat terkonsolidasi dengan baik hingga efektif dalam pelaksanaan serta nilai kemanfaatannya,” jelasnya, menjawab pertanyaan para wartawan.
Terkait upaya pengentasan kemiskinan di Jateng, jelas Ganjar, sudah dilakukan melalui sejumlah program, salah satunya adalah Desa Dampingan. Di mana satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan satu desa miskin di wilayah setempat.
“Tadi Pak Wakil Gubernur juga sudah melakukan berbagai evaluasi, untuk tiap OPD yang mendampingi desa miskin. Rasa-rasanya hasilnya ada, tapi belum menggembirakan, karena ada Covid-19. Jadi ke depan gerakannya perlu diperkuat lagi dengan menjangkau masyarakat yang terdampak langsung oleh pandemi,” tambahnya.
Melalui program tersebut, gubernur juga meminta agar masing-masing OPD bisa menjembatani kerja sama antara desa dampingan bersama dengan pihak lain. Seperti BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dan perusahaan untuk turut membantu dalam penanganan masalah kemiskinan di Jawa Tengah.
Sementara untuk Dinas Sosial (Dinsos) juga penting menyiapkan data-data yang paling valid, komunikasi dengan Mensos kalau perlu sampai kepada Wakil Presiden (Wapres). “Termasuk juga memprioritaskan desa sasaran yang kemampuan ekonominya paling rendah agar warganya dapat terangkat dari kemiskinan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen menyampaikan, evaluasi kali ini sebenarnya untuk merusmuskan lebih dalam terkait program pendampingan desa oleh OPD. Sebab, sejak tahun lalu, Covid-19 menjadi kendala utama implementasi di lapangan.
“Sebenarnya sudah ada penurunan jumlah desa miskin sejak program diluncurkan, tapi karena pandemi Covid-19 ada kenaikan kembali dari 750 desa kini menjadi 764 miskin, karena memang kondisinya menjadi semakin sulit akibat pandemi Covid-19. Jadi, kita harus melakukan assesment lagi,” tegasnya.
Pemprov Jawa Tengah, masih ungkap Gus Yasin, berkomitmen akan terus menggenjot berbagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Selain pendampingan Satu OPD satu Desa, juga melalui SILAP-CSR yang telah dilaunching guna mendorong program pengentasan kemiskinan tersebut.
Karena dengan aplikasi ini akan memudahkan untuk mengarahkan CSR dalam membantu penanganan kemiskinan di Jateng. “Jadi bukan mengambil, tapi untuk mengarahkan, misalnya ada berapa nominalnya dan akan diarahkan ke bidang apa, di mana supaya tepat dan efektif,” jelas dia.
Wagub juga menjelaskan program yang dijalankannya bukan hanya dilakukan untuk fisik, melainkan juga bias diarahkan untuk berbagai pemberdayaan. “Bukan saja bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau jambanisasi, tapi juga pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan bagi desa- desa yang masih miskin,” kata wagub.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
