Wednesday, 30 Ramadhan 1442 / 12 May 2021

Wednesday, 30 Ramadhan 1442 / 12 May 2021

Perpres Investasi Miras Dicabut, PPP: Jokowi Dengarkan Ulama

Selasa 02 Mar 2021 16:02 WIB

Red: Bayu Hermawan

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi.

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi.

Foto: Antara
Fraksi PPP mengapresiasi keputusan Jokowi batalkan Perpres investasi miras.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang membatalkan Lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras (miras). Ia menilai, Jokowi mendegarkan reaksi publik dan aspirasi ulama.

"F-PPP mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang mendengarkan reaksi publik, mendengarkan aspirasi ulama, tokoh pesantren serta partai politik. Kami apresiasi #Jokowidengarsuararakyat," kata Achmad Baidowi atau Awiek di Jakarta, Selasa (2/3).

Awiek menjelaskan, F-PPP sebagai bagian dari koalisi pemerintahan tetap mendukung penuh keputusan Presiden Jokowi. PPP juga mengingatkan jika ada hal-hal yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan aspirasi publik.

Hal itu menurut Awiek, karena teman yang baik adalah tidak selalu harus setuju, namun mampu mengingatkan apabila ada yang dianggap kurang perlu. "PPP sama sekali tidak anti investasi. Kami mendukung investasi yang membangun bukan investasi yang merusak," ujarnya.

Ketua DPP PPP itu juga menyarankan agar para menteri dan orang-orang di lingkaran Presiden untuk selalu berhati-hati dalam memberikan masukan ataupun menyusun draft keputusan. Baidowi menyarankan agar lebih mendengarkan pihak terkait agar kebijakannya dapat diterima dengan baik karena berdasarkan aspirasi publik.

Baca juga : Jokowi Cabut Poin Perpres Soal Investasi Miras

Sebelumnya, Presiden mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras (miras). "Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Presiden Jokowi dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden yang dilihat di Jakarta, Selasa.

Presiden Jokowi menyebut keputusan itu diambilnya setelah mendengar berbagai masukan misalnya dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama lain serta juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA