REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON -- Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan, Washington tidak akan mengeluarkan larangan penjualan senjata ke Arab Saudi secara penuh. Keputusan ini diambil setelah ada rilis dokumen intelijen yang menjelaskan hubungan Saudi dengan kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, dan perang koalisi pimpinan Saudi di Yaman.
"NSC (Dewan Keamanan Nasional) memimpin proses untuk mengevaluasi transfer senjata yang diusulkan. Mereka akan dievaluasi berdasarkan kasus per kasus ke depannya," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS Edward Price, dilansir Sputnik News, Selasa (2/3).
Pengumuman itu muncul setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa dia telah mengakhiri dukungan AS untuk operasi ofensif Riyadh di Yaman. Pada awal Februari, Biden menghentikan beberapa penjualan bom pintar ke Arab Saudi.
Anggaran militer Saudi adalah yang terbesar kesembilan di dunia pada 2020. Menurut lembaga think-tank International Institute for Strategic Studies, Saudi mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar 48,5 miliar dolar AS pada 2020. Jumlah itu lebih besar dari anggaran pertahanan Korea Selatan, Italia, Kanada, Australia, dan Brasil.
Sebelumnya, pemerintahan Biden telah mengumumkan bahwa pembunuhan Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober 2018 mendapatkan persetujuan dari Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman. Dia memiliki kendali mutlak atas organisasi keamanan dan intelijen kerajaan. Price mengatakan, AS telah mengetahui bahwa Pasukan Intervensi Cepat, yakni sebuah unit pasukan dari Pengawal Kerajaan Saudi telah terlibat dalam operasi pembunuhan Khashoggi.
"Kami telah mendesak Arab Saudi untuk membubarkan kelompok ini dan kemudian mengadopsi reformasi, dan kontrol sistemik kelembagaan untuk memastikan bahwa kegiatan dan operasi anti-pembangkang dihentikan," ujar Price.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
