Selasa 02 Mar 2021 14:57 WIB

Kementerian BUMN dan KPK Tandatangani Kerjasama

.

Rep: Thoudy Badai, Dhemas Reviyanto/ Red: Yogi Ardhi

Ketua KPK Firli Bahuri (ketiga kanan) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan) dan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo (kanan) menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama Whistleblowing System (WBS) di gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3). Kerja sama tersebut terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi antara KPK dan 27 perusahaan BUMN melalui Whistleblowing System (WBS) terintegrasi. (FOTO : Dhemas Reviyanto/ANTARA )

Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) bersama Ketua KPK Firli Bahuri (kedua kanan), Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury (kiri) dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (kanan) saat menghadiri perjanjian kerja sama Whistleblowing System (WBS) di gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3). (FOTO : Dhemas Reviyanto/ANTARA )

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kanan) bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai penandatanganan kerjasama antara BUMN bersama KPK di gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (2/3). (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kanan) bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai penandatanganan kerjasama antara BUMN bersama KPK di gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (2/3). (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjawab pertanyaan wartawan usai penandatanganan kerjasama antara BUMN bersama KPK di gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (2/3). (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjawab pertanyaan wartawan usai penandatanganan kerjasama antara BUMN bersama KPK di gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (2/3). (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kanan) bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kiri) menandatangani kerjasama antara BUMN bersama KPK di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (2/3).

Kementerian BUMN bersama 27 perusahaan BUMN menandatangani perjanjian kerja dengan KPK mengenai penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN.

sumber : Republika, Antara Foto
Advertisement
Berita Terkait
KPK Dalami Aliran Dana Suap Nurdin Abdullah 
Nasional - 02 March 2021, 13:03
KPK Dalami Aliran Dana Suap Nurdin Abdullah 
KKP Targetkan Pengembangan 25 Kampung Nelayan Tahun In
Nasional - 02 March 2021, 12:36
KKP Targetkan Pengembangan 25 Kampung Nelayan Tahun In
To Prevent Corruption, BUMN Minister Collaborating with KPK
English - 02 March 2021, 11:42
To Prevent Corruption, BUMN Minister Collaborating with KPK
Erick: Data Kasus Hukum di BUMN itu Jumlahnya Luar Biasa
Nasional - 02 March 2021, 11:37
Erick: Data Kasus Hukum di BUMN itu Jumlahnya Luar Biasa
Berita Lainnya
...
Ameera - Selasa , 23 Apr 2024, 11:03 WIB
Mengenal Nazar dan Macam-macamnya, Ternyata Ada Nazar yang tak Boleh Ditunaikan
...
Ameera - Selasa , 23 Apr 2024, 10:40 WIB
Bocah 7 Tahun Tunangan karena Nazar Ortu, Mamah Dedeh: Pakai Akal Sehat
...
Ameera - Selasa , 23 Apr 2024, 09:49 WIB
Lowongan Kerja Boga Group untuk Lansia 60 Tahun ke Atas, Kerja 4 Jam per Hari
...
Ameera - Selasa , 23 Apr 2024, 09:03 WIB
Anemia Aplastik Akibat Konsumsi Obat Sakit Kepala Jarang Terjadi
...
Ameera - Selasa , 23 Apr 2024, 07:30 WIB
Prilly Latuconsina dan Umay Shahab Produseri Film Horor Pertama Temurun
Advertisement
Terpopuler
1
 Aktivis Desak Pemerintah Korsel Dukung Gencatan Senjata di Gaza
2
 KPU Administrasi Jakarta Pusat Terima Logistik Pemilu 2024
3
 Tabur Bunga di Makam Dokter Hasan Sadikin
4
 Mural Bersama Bienalle Jogja 2023
5
 Ornamen Piala Dunia U-17 Hiasi Taman Gedung Sate Bandung
Terkini Inpicture
Advertisement