REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi Covid-19 telah terjadi selama setahun tepat pada hari ini, Selasa (2/3) sejak Menteri Kesehatan saat itu Terawan Agus Putranto mengumumkan dua kasus pertama di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menegaskan, pemerintah terus berupaya mengendalikan pandemi Covid-19 melalui sejumlah kebijakan.
Dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tingkat kabupaten kota, hingga PPKM berbasis mikro dengan melibatkan perangkat pemerintahan sampai unsur terkecil di tingkat RT RW.
“Dan hari-hari ini, pemerintah menggelar vaksinasi massal di seluruh Indonesia,” kata Jokowi melalui akun media sosial Instagramnya.
Vaksinasi massal secara nasional ini telah dilaksanakan sejak 13 Januari lalu. Prioritas pertama yakni diberikan kepada para tenaga kesehatan. Dan di tahap kedua yang saat ini tengah berlangsung, vaksinasi ditujukan kepada 16,9 juta pelayan dan pekerja publik serta 21,5 juta penduduk lanjut usia (lansia).
Meskipun vaksinasi telah mulai berjalan, namun Presiden mengingatkan, agar masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan secara ketat seperti memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak serta menghindari kerumunan.
Secara umum penularan virus semakin tinggi terjadi saat liburan panjang. Tingginya lonjakan kasus positif bahkan sempat mengancam terjadinya kelumpuhan sistem dan fasilitas kesehatan di Indonesia. Penanganan Covid-19 di Indonesia ini hampir seluruhnya masih di bawah standar WHO.
Contohnya saja dari segi pelacakan kontak erat, Indonesia hanya memiliki sekitar 5.000 pelacak. Sementara standar pelacakan dari WHO, seharusnya Indonesia memiliki 80 ribu pelacak. Selain itu, total pemeriksaan Covid-19 juga sejauh ini mencapai 10 juta orang yang setara 4 persen populasi. Angka ini pun masih di bawah standar dari WHO.
Dari segi perekonomian, pemerintah berupaya meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi dengan sejumlah kebijakan seperti pemberian bantuan sosial bagi warga miskin yang terdampak PSBB dan juga penggelontoran kartu pra kerja untuk mengurangi dampak PHK.
Ada pula pemberian insentif untuk tenaga kesehatan dan juga santunan bagi keluarga korban Covid-19. Namun, upaya tersebut tak berjalan mulus sebab penyaluran insentif bagi nakes pun juga sempat terhambat serta terjadinya kasus korupsi dana bansos oleh Mensos Juliari Batubara saat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
