Tuesday, 29 Ramadhan 1442 / 11 May 2021

Tuesday, 29 Ramadhan 1442 / 11 May 2021

Ini Syarat Dapat Gratis PPN Rumah dari Pemerintah 

Selasa 02 Mar 2021 09:03 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Friska Yolandha

Suasana di sebuah kawasan perumahan bersubsidi di Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Kamis (18/2).  Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan syarat harga jual rumah tapak maupun susun maksimal Rp 2 miliar sampai Rp 5 miliar per unit.

Suasana di sebuah kawasan perumahan bersubsidi di Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Kamis (18/2). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan syarat harga jual rumah tapak maupun susun maksimal Rp 2 miliar sampai Rp 5 miliar per unit.

Foto: Prayogi/Republika.
Rumah harus diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan memutuskan untuk memberikan stimulus pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah bagi pembelian rumah tapak dan rumah susun dengan harga maksimal Rp 5 miliar. Adapun besaran insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) ini berlaku masa pajak Maret 2021 sampai Agustus 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan syarat harga jual rumah tapak maupun susun maksimal Rp 2 miliar sampai Rp 5 miliar per unit. 

“Tapi harga jualnya maksimal Rp 5 miliar ke bawah dan harus diserahkan secara fisik pada periode pembelian insentif,” ujarnya seperti dikutip Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.010/2021, Selasa (2/3).

Baca Juga

Adapun ketentuan lengkapnya tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.010/2021. Berikut syarat insentif gratis dan diskon PPN rumah.

1. Harga jual rumah maksimal Rp 5 miliar untuk diskon PPN rumah 50 persen dan maksimal Rp 2 miliar untuk gratis PPN rumah

2. Diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif

3. Merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni

4. Diberikan maksimal satu unit rumah tapak atau rusun untuk satu orang

5. Tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu satu tahun

“Insentif ini tidak akan berlaku bagi rumah yang belum jadi atau yang akan baru jadi tahun depan. Desain kebijakan ini atas masukan kepada Menteri PUPR," ucapnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA