Selasa 02 Mar 2021 02:00 WIB

Malaysia: ASEAN Harus Memainkan Peran Besar Soal Myanmar

Malaysia meminta semua pihak di Myanmar untuk menahan diri.

 Pengunjuk rasa pro-demokrasi ditahan oleh petugas polisi anti huru hara selama unjuk rasa menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, 27 Februari 2021.
Foto: REUTERS/STRINGER
Pengunjuk rasa pro-demokrasi ditahan oleh petugas polisi anti huru hara selama unjuk rasa menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, 27 Februari 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Malaysia menyatakan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) harus memainkan peran lebih proaktif dalam memulihkan situasi di Myanmar. Hal ini menyusul aksi unjuk rasa warga penolak kudeta selama berminggu-minggu.

"Semua pihak harus menahan diri sepenuhnya dari penggunaan kekerasan," kata Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein dalam sebuah pernyataan, Senin.

Baca Juga

Hussein menambahkan bahwa Malaysia mendukung penyelenggaraan pertemuan informal para menteri ASEAN, yang rencananya akan dilakukan secara virtual pada Selasa (2/3). Pertemuan secara khusus membahas situasi di Myanmar.

Seruan yang sama juga disampaikan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan yang meminta otoritas militer Myanmar untuk menghentikan penggunaan kekuatan yang bisa membuat orang terbunuh. Ia juga meminta Myanmar segera mengambil langkah-langkah untuk menurunkan ketegangan guna mencegah terjadinya lagi pertumpahan darah, kekerasan, dan kematian.

"Ia mendesak semua pihak di Myanmar agar berdialog untuk mencari solusi politik jangka panjang, termasuk menyangkut cara kembali ke jalur peralihan kekuasaan secara demokratis," ujarnya.

Lebih lanjut, Balakrishnan juga menyerukan agar pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, segera dibebaskan dari tahanan."Kami yakin hal ini hanya bisa dimulai jika Presiden Win Myint, Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri Aung San Suu Kyi, serta tahanan politik lainnya segera dibebaskan," katanya di parlemen, Senin.

Pekan lalu, Menlu Indonesia Retno Marsudi bertemu dan melakukan pembicaraan dengan menteri luar negeri yang ditunjuk junta militer Myanmar, Wunna Maung Lwin, serta Menlu Thailand Don Pramudwinai. Dalam pertemuan yang berlangsung di Bangkok tersebut, Retno menyampaikan posisi dan aspirasi Indonesia terhadap krisis politik di Myanmar, dan meminta negara itu menyelesaikan konflik politik berdasarkan prinsip-prinsip terkandung dalam Piagam ASEAN.

Pada Senin, para pengunjuk rasa di Myanmar berdemonstrasi untuk menentang tindakan keras oleh pasukan keamanan yang menewaskan sedikitnya 18 orang pada hari sebelumnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement