REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Proses perencanaan pembangunan di Kota Sukabumi pada 2022 masih fokus pada penanganan pandemi Covid-19. Khususnya dalam pelayanan berbasiskan teknologi dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi.
"Perencanaan pembangunan di 2022 memperhatikan dua hal yakni tema pembangunan dan masih memiliki kewajiban penanganan Covid-19," ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, Senin (1/3). Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi saat membuka Forum Perangkat Daerah (FPD) Bappeda di Kantor Bappeda Kota Sukabumi.
FPD ini mengambil tema dengan berkomitmen pada tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, kita wujudkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan berkualitas. Wali kota menilai Bappeda mempunyai peran besar sebagai perencana sekaligus pengendali pembangunan terutama di masa pandemi.
Tema pembangunan fase ke empat tahun 2022 yang dikawal ungkap Fahmi, yakni pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul. Di dalam tema itu ditekankan pada 2022 penanganan dan pemulihan dari dampak pandemi tetap jadi prioritas dalam pembangunan.
Dalam masa pandemi sambung Fahmi, pelayanan publik harus berinovasi dengan melibatkan teknologi. " Pelayanan publik yang selama ini tatap muka di masa pandemi dituntur mulai daring," kata wali kota.
Itulah sebabnya lanjut Fahmi, pelayanan publik harus gulirkan inovasi strategis yakni satu SKPD minimal satu inovasi mampu direspon dengan baik. Inovasi ini mampu memudahkan warga akses layanan pemda.
Menurut Fahmi, penanganan pandemi pada 2022 fokus pada upaya pemulihan ekonomi. Hal ini jika kasus Covid-19 pada tahun tersebut sudah melandai.
Di sisi lain Fahmi meminta penyusunan program pembangunan di 2022 juga berkaca pada pengalaman 2020 dan 2021. Di mana pada tahun ini terjadi refocusing anggaran akibat pandemi yang berdampak pada pelaksanaan program.
PLT Bappeda Kota Sukabumi, Reni Rosyida Muthmainnah mengatakan, melalui FPD dapat mensinkronkan prioritas program dan kegiatan, mengidentifikasi efektivitas regulasi yang berkaitan dengan fungsi perangkat daerah. ” FPD menetapkan dan menajamkan target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat daerah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
