Wednesday, 2 Ramadhan 1442 / 14 April 2021

Wednesday, 2 Ramadhan 1442 / 14 April 2021

Ekonom: Perpres 10/2021 Bukan Dorong Rakyat Minum Alkohol

Senin 01 Mar 2021 14:49 WIB

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: A.Syalaby Ichsan

Petugas kepolisian menata barang bukti saat rilis kasus gudang minuman keras (miras) ilegal di Mapolsek Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Kamis (31/12/2020). Polisi berhasil menangkap dua tersangka dengan barang bukti ratusan botol miras ilegal yang akan diedarkan pada malam tahun baru.

Petugas kepolisian menata barang bukti saat rilis kasus gudang minuman keras (miras) ilegal di Mapolsek Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Kamis (31/12/2020). Polisi berhasil menangkap dua tersangka dengan barang bukti ratusan botol miras ilegal yang akan diedarkan pada malam tahun baru.

Foto: Antara/Fauzan
Untuk menjaga rakyat tak mengonsumsi miras adalah konteks kebijakan yang lain

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah resmi membuka keran investasi miras dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres ini menuai banyak penolakan dari masyarakat, organisasi Islam dan praktisi ekonomi.

Meski demikian, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Pieter Abdullah meminta masyarakat harus berhati-hati dalam menanggapi Perpres ini. Ia menilai Perpres ini bukan berarti pemerintah mendukung masyarakat untuk meminum alkohol. 

Perpres ini membuka investasi minuman beralkohol tidak di seluruh indonesia. Pieter menjelaskan, investasi diizinkan apabila gubernur sebagai peminpin daerah mengajukan usulan."Kita hendaknya ingat bahwa meskipun negara kita mayoritas muslim, tetapi ada daerah yang mayoritas non muslim dan ada daerah- daerah yang menyandarkan perekonomian mereka ke pariwisata mancanegara yang sangat dekat dengan minuman beralkohol," jelas Pieter kepada Republika.co.id, Senin (1/3).

Ia menambahkan, mendorong investasi minuman beralkohol juga bukan berarti mendorong masyarakat di daerah itu untuk mengkonsumsi alkohol. Hasil produksi minuman beralkohol, kata Pieter, bisa jadi diperuntukkan memenuhi kebutuhan para turis yang datang ke daerah tersebut. 

Adanya investasi bisa dapat mendorong ekonomi di wilayah tersebut. Pieter menilai, pembangunan industri minuman beralkohol pasti akan menyerap lapangan kerja, menumbuhkan industri hulu dan hilirnya, menciptakan multiplier effect.

Sementara itu, menjaga masyarakat untuk tidak meminum minuman beralkohol adalah konteks kebijakan yang lain. Ia menyarankan, kebijakan mengendalikan konsumsi minuman beralkohol bisa dilakukan dengan misalnya mengenakan cukai atau bahkan melarang masyarakat meminum minuman beralkohol. 

Ketentuan tersebut kemudian harus ditegakkan sepenuhnya, dengan adanya penegakan hukum. Hal ini dinilai lebih efektif mengendalikan konsumsi minuman beralkohol."Ketimbang kebijakan melarang investasi minuman beralkohol, tetapi produksi minuman beralkohol jalan terus. Masyarakat juga tetap bisa mendapatkan minuman beralkohol yang diproduksi secara traditional dan ilegal." kata Pieter. 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA