Wednesday, 30 Ramadhan 1442 / 12 May 2021

Wednesday, 30 Ramadhan 1442 / 12 May 2021

Pelapor Khusus PBB Desak Sanksi untuk Junta Militer Myanmar

Senin 01 Mar 2021 14:14 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nur Aini

Para biksu Buddha memamerkan plakat selama pawai protes menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar Selasa, 16 Februari 2021. Dalam sebulan sejak kudeta 1 Februari, protes massal yang terjadi setiap hari adalah pengingat yang tajam akan perjuangan panjang dan berdarah untuk memperebutkan kekuasaan. demokrasi di negara di mana militer memerintah secara langsung selama lebih dari lima dekade.

Foto:
Pelapor khusus PBB mengusulkan dilakukan embargo senjata global

Menteri-menteri Eropa telah menyetujui sanksi terhadap militer Myanmar atas kudeta tersebut, dan telah memutuskan untuk menahan beberapa bantuan pembangunan. Sanksi tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam beberapa hari mendatang dan berlaku setelah pemberitahuan resmi diterbitkan oleh Uni Eropa.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan terhadap para demonstran. AS mengumumkan sanksi baru terhadap dua jenderal yang terlibat dalam kudeta militer pada 1 Februari di Myanmar.

"Kami berdiri teguh dengan orang-orang yang berani di Burma dan mendorong semua negara untuk berbicara dengan satu suara untuk mendukung keinginan mereka," ujar Blinken. 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA