REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ronggo Astungkoro, Haura Hafizah, M Nursyamsi, Antara
Aturan pemerintah bagi vaksinasi mandiri atau vaksinasi yang dilakukan berbayar oleh perusahaan sudah terbit. Namun, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 dinilai dapat membatasi keragaman vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi program. Alasannya, jenis vaksin yang dapat digunakan untuk vaksinasi gotong royong harus berbeda dengan vaksinasi program.
"Pasal 7 ayat 4, jenis vaksin harus berbeda dengan jenis vaksin untuk vaksinasi program. Jadi vaksinasi gotong royong harus berbeda dengan vaksinasi program," ujar Direktur YLBHI, Asfinawati, dalam webinar yang digelar Lapor Covid-19, Sabtu (27/2).
Menurut dia, aturan tersebut sebenarnya baik agar tidak ada yang memanfaatkan vaksin yang seharusnya gratis untuk keperluan ekonomi. Namun, dengan begitu pula, tidak semua vaksin yang ada di dunia ini dapat masuk ke dalam vaksinasi program.
"Kalau semua masuk ke dalam program vaksinasi, tidak bakal ada vaksinasi gotong royong dong? Artinya apa, artinya keragaman vaksinasi untuk vaksinasi program terbatas," ungkap dia.
Selain itu, dia juga mengkhawatirkan akan adanya pihak yang dengan tendensius mengatur jenis vaksin mana yang masuk ke dalam vaksinasi program atau vaksinasi gotong royong. Sebagaimana diatur dalam pasal 3 Permenkes tersebut, rencana kebutuhan vaksinasi disusun berdasarkan perkembangan epidemologi penyakit dan pertimbangan KPCPEN.
"Bisa dengan tendensius mengatur, 'oke kita masukin vaksin a-b dan c-d tidak masuk.' Kenapa, agar c d bisa masuk ke vaksinasi gotong royong. Karena kalau abcd masuk, vaksinasi gotong royongnya terbatas," jelas dia.
Dia juga menyatakan, hal yang perlu diingat pula ialah saat ini Indonesia masih dalam keadaan darurat akibat Covid-19. Dalam kondisi darurat itu pasti ada kelangkaan, terlebih tidak hanya Indonesia yang membutuhkan vaksin.
"Itu negara-negara saling berlomba juga kan. Ada saingan-saingan juga. Itu nggak sesederhana kita mau beli buah mangga ketika musim mangga," jelas dia.
Asfinawati juga mempertanyakan ketersediaan tenaga, sarana, dan prasarana vaksinasi gotong royong. Di keadaan darurat seperti saat ini, vaksinasi gotong royong dinilai dapat memengaruhi vaksinasi program.
"Ketika distribusi kepada vaksinasi gotong royong dilakukan oleh BUMN, pertanyaannya apakah distribusi untuk vaksinasi program sudah berjalan baik dan tidak mengalami kekurangan orang dan sarana?" ungkapnya.
Dia menjelaskan, vaksinasi gotong royong sebetulnya tidak mandiri meskipun itu disebut dilakukan secara mandiri. Pelaksanaan vaksinasi gotong royong itu akan memengaruhi ketersediaan logistik peralatan pendukung vaksinasi program yang diselenggarakan secara gratis untuk masyarakat.
"Kita harus ingat sekarang masih dalam keadaan darurat. Dua Perpres tentang keadaan darurat itu masih berlaku. Dalam kondisi darurat itu pasti ada kelangkaan. Namanya juga darurat," kata dia.
Menurut Asfinawati, dengan begitu pada akhirnya vaksinasi program dapat terpengaruh oleh vaksinasi gotong royong. Vaksinasi program, kata dia, dapat terpengaruh dari sisi kualitas dan juga pelaksanaannya akibat vaksin mandiri itu.
"Bisa berkurang kualitasnya dan juga pelaksanaanya akibat vaksinasi gotong royong dan vaksinasi gotong royong itu bisa terjadi semata-mata karena dia punya duit kalau kita mau bicara pahit-pahitan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
