Friday, 11 Ramadhan 1442 / 23 April 2021

Friday, 11 Ramadhan 1442 / 23 April 2021

Pembentukan Holding Panas Bumi Dorong Kemandirian Energi

Senin 01 Mar 2021 10:52 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Nidia Zuraya

Pembangkit listrik panas bumi

Pembangkit listrik panas bumi

Pemerintah terus mencari terobosan untuk menurunkan biaya harga listrik panas bumi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Priyandaru Effendi mengapresiasi rencana pemerintah yang akan membentuk holding BUMN panas bumi. Priyandaru menilai holding panas bumi yang terdiri atas Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT Geo Dipa Energi (Persero), dan PT PLN Geothermal dapat mendorong percepatan pengembangan industri panas bumi dalam negeri.

"Tujuannya untuk sinergi, efisiensi operasi, mobilisasi modal untuk ekspansi sehingga target secara korporasi bisa tercapai," ujar Priyandaru di Jakarta, Senin (1/3).

Priyandaru menyampaikan persoalan pengembangan panas bumi selama ini terletak pada persoalan harga dengan adanya disparitas harga. Priyandaru menyebut harga energi berkeadilan menjadi poin utama dengan menciptakan harga yang  adil untuk investor sesuai dengan harga keekonomian, namun di sisi lain harga tersebut juga harus terjangkau bagi PLN sebagai satu-satunya pembeli energi panas bumi.

Baca Juga

"Industri ini hampir sama dengan minyak dam gas, yang harus melakukan pengeluaran (eksplorasi) di depan, risiko tinggi dengan kegagalan rata-rata 50 persen. Bedanya, industri migas pembelinya banyak dan harga sesuai market," ucap Priyandaru.

Priyandaru mengatakan pemerintah dan industri terus mencari terobosan untuk menurunkan biaya dan risiko menekan harga.  Kata Priyandaru, hal tersebut sampai saat ini belum berhasil lantaran disparitas harga masih tetap terjadi.

"Pembeli panas bumi hanya PLN yang harga jual listrik ke masyarakat tidak boleh didasarkan nilai keekonomian sehingga PLN punya keterbatasan, sementara dari pengembang kita punya harga keekonomian, kita harap harga yang kita jual sesuai nilai keekonomian," ungkap Priyandaru.

Priyandaru menilai pemerintah harus hadir dalam menjembatani atau mencari solusi terkait persoalan harga melalui subsidi atau penberian insentif bagi industri panas bumi.

"Mungkin kalau subsidi seperti dulu sangat berat, alternatifnya sekarang pemerintah menawarkan insentif, kalau tidak ada terobosan kita akan begini terus," lanjut Priyandaru.

Priyandaru menyebut pengembangan industri panas bumi tak hanya memberikan lingkungan yang jauh lebih bersih, namun juga mendorong terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi Indonesia. 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA