REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai penangkapan sederet kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpotensi menggerus elektabilitas mereka. Sebab, kader yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi berkali-kali.
Terakhir, kader PDIP yang juga Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diamankan KPK atas kasus dugaan suap pembangunan infrastruktur. Menurut Lucius, mereka yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK selain membawa identitas pejabat publik, juga melekat identitas partainya.
“Hal itu yang bukan tak mungkin akan menimpa PDIP yang kebetulan menjadi identitas politik beberapa politisi yang ditangkap KPK karena kasus korupsi,” tutur Lucius kepada Republika.co.id, Senin (1/3).
Ia menambahkan, ada sejumlah kader PDIP yang tersangkut kasus korupsi beberapa waktu terakhir. Sebelum Nurdin Abdullah, KPK juga mengamankan politikus PDIP yang juga menjabat Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo. Bupati non-aktif Banggai Laut, Sulawesi Tengah itu disangkakan atas kasus suap pengadaan barang dan jasa. Selain itu, juga ada eks calon legislatif dari PDIP Andreu Misanta Pribadi yang terjerat kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Andreu merupakan mantan staf khusus menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Masih ada nama mantan menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang terjerat kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Menilik lebih jauh ke belakang, muncul nama mantan eks caleg dari PDIP lainnya dalam kasus suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku. Bahkan, hingga kini, KPK belum bisa menangkap Harun.
“Rentetan kasus yang melibatkan kader dari PDIP tersebut tak bisa tidak berpotensi menggerus elektabilitas partai karena sebagian warga yang terafiliasi secara ideologis dengannya mungkin saja kecewa,” tegas Lucius.
Menurutnya, semua partai memiliki potensi untuk mengalami penurunan kepercayaan publik jika muncul kasus-kasus korupsi yang menimpa kadernya. Sebab, elektabilitas merupakan gambaran kepercayaan publik kepada partai.
Sementara, menurut Lucius, kepercayaan terhadap parpol pada tingkatnya yang paling mendasar disumbang laku bersih jujur dan berintegritas. Ia meyakini jika nilai kejujuran dan kebersihan hilang dari kader parpol bisa berakibat larinya kepercayaan publik kepada partai.
“Jika kepercayaan tercoreng terus menerus oleh kasus korupsi, maka secara otomatis akan berdampak pada berkurangnya orang yang menitipkan mandat politiknya pada partai tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK menangkap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pada Sabtu (27/2) dini hari di kediamannya. Politikus PDIP itu kemudian ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi perizinan, pengadaan barang dan jasa pembangunan sejumlah infrastruktur di Sulsel pada Ahad (28/2).
Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan, proses penangkapan terkait kasus ini dilakukan di tiga tempat sejak Jumat (26/2) malam hingga Sabtu (27/2) dini hari. “Yang pertama adlaah di rumah dinas ER di kawasan Jalan Hertasning, kedua di jalan poros Bulukumba, dan di rumah jabatan Gubernur Sulsel,” tutur Firli.
Sementara, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kritiyanto menyatakan PDIP akan memberi bantuan advokasi kepada Nurdin Abdullah. “Pada prinsipnya melihat kepemimpinan beliau, masukan yang diberikan dari jajaran DPD PDIP Sulawesi Selatan agar partai memberikan advokasi. Untuk itu kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait hal itu,” kata Hasto dalam keterangan, Ahad (28/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
