Tuesday, 29 Ramadhan 1442 / 11 May 2021

Tuesday, 29 Ramadhan 1442 / 11 May 2021

Satgas: Banyak Kementerian Berdebat Masalah Pelacakan Covid

Ahad 28 Feb 2021 20:14 WIB

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Mas Alamil Huda

Seorang pengurus RW memanfaatkan fasilitas cuci tangan di Kampung Tangguh Jaya RW 09 Kelurahan Johar Baru, Jakarta, Jumat (29/1). Dengan adanya Program Kampung Tangguh Jaya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga dalam menjalankan protokol kesehatan dan semakin mengintensifkan pelaksanaan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) sehingga dapat membantu percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Seorang pengurus RW memanfaatkan fasilitas cuci tangan di Kampung Tangguh Jaya RW 09 Kelurahan Johar Baru, Jakarta, Jumat (29/1). Dengan adanya Program Kampung Tangguh Jaya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga dalam menjalankan protokol kesehatan dan semakin mengintensifkan pelaksanaan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) sehingga dapat membantu percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Foto: Prayogi/Republika.
Satgas mengakui antarkementerian masih berdebat ketika mendiskusikan masalah 3T.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah kini tengah menggencarkan upaya 3T, yakni testing atau tes, tracking atau pelacakan, dan treatment atau isolasi untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan mengajak berbagai kementerian/lembaga membuat permodelan. Namun, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 mengakui antarkementerian masih berdebat ketika mendiskusikan masalah 3T yaitu pelacakan.

Ketua Subbidang Tracing Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19/Koordinator Tim Supervisi PPKM Mikro Koesmedi Priharto mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yaitu perlunya tracking dan testing secara masif. Akhirnya pemerintah membuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala Mikro (PPKM Mikro) di tingkat pedesaan ataupun di tingkat kampung. 

"Setelah menjalani, kami tahu ada beberapa permasalahan dan kami berkesimpulan diperlukan pemberdayaan masyarakat karena kami menyadari bahwa kesehatan tidak mampu menyelesaikan semuanya sendiri," ujarnya saat berbicara di konferensi virtual BNPB bertema 'Perkembangan PPKM Mikro dan Pelepasan Tim Supervisi Tujuh Provinsi', Ahad (28/2) sore.

Artinya, Koesmedi melanjutkan, butuh budaya gotong royong untuk bersama-sama menuntaskan Covid-19. Oleh karena itu, dia melanjutkan, Satgas Penanganan Covid-19 berkoordinasi dengan banyak kementerian, TNI/polri dan masyarakat, baik di desa atau perkampungan untuk melaksanakan 3T. Kemudian banyak kementerian bergerak untuk membuat model mengenai masalah ini. Harapannya bisa menjadi sebuah model untuk menghadapi Covid-19.

"Tetapi ketika dilakukan koordinasi di tingkat meja atau gedung ternyata banyak hal tidak ketemu, banyak perdebatan," ujarnya.

Oleh karena itu, dia melanjutkan, Kepala Satgas Doni Monardo menginstruksikan turun ke lapangan dan berkoordinasi di lapangan. Sehingga, pihaknya dari jauh melihat teman-teman di lapangan berkoordinasi.

Koesmedi menambahkan, koordinasi dilakukan antara Satgas dan Babinsa, Babinkamtibmas, lurah, RT, RW. Pihaknya juga mengajak Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), persatuan epidemiologi, litbangkes, bidang perubahan perilaku untuk membuat permodelan di lapangan. Kemudian, permodelan ini akan disebarkan kepada semua masyarakat.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA