Epidemiolog: PPKM Mikro Harus Diimbangi Tes dan Pelacakan

Red: Yudha Manggala P Putra

Petugas melakukan tes cepat Swab Antigen COVID-19 massal secara gratis. Ilustrasi
Petugas melakukan tes cepat Swab Antigen COVID-19 massal secara gratis. Ilustrasi | Foto: ANTARA/Muhammad Iqbal

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Epidemiolog lapangan dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dr. Yudhi Wibowo mengatakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro masih harus diimbangi dengan kapasitas tes Covid-19 dan pelacakan yang memadai.

"Upaya pemeriksaan atau testing dan pelacakan atau tracing harus terus dilakukan secara intensif selama periode PPKM," kata Yudhi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (27/2).

Untuk itu dia mengapresiasi peran pemerintah daerah yang terus menggencarkan kapasitas pemeriksaan dan pelacakan di wilayahnya masing-masing. "Dengan demikian tren penurunan jumlah kasus dan kematian sejak PPKM diberlakukan benar-benar berbasis tes, harus diimbangi dengan peningkatan jumlah tes dan pelacakan," katanya.

Menurutnya, upaya meningkatkan kapasitas tes dan pelacakan sangat mendesak dilakukan. "Jika tidak diimbangi dengan kapasitas tes yang memadai sesuai standar WHO maka dikhawatirkan tren penurunan tersebut adalah penurunan semu bahkan false," katanya.

Dia juga kembali mengingatkan bahwa penerapan PPKM skala mikro yang kini tengah diterapkan di sejumlah daerah akan dapat meningkatkan disiplin protokol kesehatan di tengah masyarakat. "Terlebih lagi jika operasi tertib masker dan penegakan protokol kesehatan terus digencarkan, maka diharapkan akan makin menumbuhkan kesadaran masyarakat," katanya.

Dia mengatakan upaya pendekatan hukum, operasi yustisi, operasi tertib masker dan penegakan protokol kesehatan perlu dilakukan secara intensif khususnya bagi para pelanggar protokol kesehatan. Menurut dia, penegakan peraturan protokol kesehatan yang disertai dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar, akan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

"Karena untuk dapat mengubah perilaku individu, di mana dalam hal ini konteksnya adalah penerapan protokol kesehatan, maka pada umumnya yang dibutuhkan adalah tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Dia juga kembali mengatakan bahwa PPKM skala mikro merupakan kebijakan kompromis antara kepentingan kesehatan dan penyelamatan ekonomi. "Kebijakan ini perlu diimplementasikan secara konsisten dan tegas. Perlu juga langkah untuk tegakkan aturan secara konsisten dan tegas," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini

Terkait


Positif Covid-19 Jakarta Bertambah 1.737 Kasus

Positif Covid-19 di Papua Bertambah Jadi 18.006 Orang

Kasus Sembuh Covid-19 di Kaltim Bertambah 661 Orang

Kasus Positif Covid-19 di Sumbar Tambah 82 Orang

PBB Desak Gencatan Senjata Demi Vaksinasi Covid-19

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

yogya@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark