Wapres: Politik Kebangsaan Harus Dibangun dalam Kerukunan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar masyarakat Indonesia terus mempertahankan keberagaman dan kekayaan budaya sebagai pilar kekuatan bangsa. Sebab, hal ini merupakan keunggulan tersendiri bagi bangsa Indonesia dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia.

Karena itu, ia mengatakan untuk mewujudkan visi Indonesia Hebat, politik kebangsaan dalam ketatanegaraan Indonesia harus dibangun dalam bingkai kerukunan nasional.

"Indonesia merupakan negara yang sering dijadikan contoh bagaimana kerukunan nasional itu dibangun dan dikembangkan," ungkap Ma'ruf Amin saat memberikan Ceramah Umum “Politik Kebangsaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menuju Indonesia Hebat” pada acara Kongres Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia (IKA UKI) ke-6, Sabtu (27/2).

Wapres menyampaikan, penting untuk menjaga kesepakatan nasional yang telah ditetapkan para pendiri bangsa melalui empat bingkai kerukunan nasional. Pertama, kata Ma'ruf, bingkai politis. Yaitu komitmen seluruh bangsa Indonesia dalam implementasi kehidupan masyarakat terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Kedua, bingkai yuridis. Menurut Wapres ini terkait kepatuhan terhadap aturan yang ada untuk menjaga kerukunan nasional dan menghormati hukum. Karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

"Ketiga, bingkai sosiologis, yaitu kearifan nilai-nilai budaya lokal telah turun-temurun manjadi perekat kebersamaan kita seperti budaya gotong royong, dalian natolu (Batak), tepo seliro (Jawa), pela gandong (Ambon), rumabetang (Dayak), dan lain sebagainya, perlu terus kita lestarikan," kata Ma'ruf.