Wednesday, 2 Ramadhan 1442 / 14 April 2021

Wednesday, 2 Ramadhan 1442 / 14 April 2021

Wapres: Vaksinasi Mandiri tak Boleh Ganggu Vaksinasi Gratis

Jumat 26 Feb 2021 16:45 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Esthi Maharani

Wakil Presiden Maruf Amin.

Wakil Presiden Maruf Amin.

Foto: Dok.KIP/Setwapres
Wapres menegaskan perlunya aturan tersendiri untuk vaksinasi Covid-19 mandiri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan perlunya aturan tersendiri untuk vaksinasi Covid-19 secara gotong royong atau vaksin mandiri. Wapres menekankan regulasi mengatur agar pelaksanaan vaksin Covid-19 mandiri tidak mengacaukan vaksinasi gratis yang dilakukan oleh Pemerintah.

"Ya ini sedang disiapkan aturannya ini, supaya nanti tidak mengacaukan vaksinasi pemerintah atau vaksinasi yang gratis ini karena adanya vaksinasi yang mandiri. Jangan sampai ini terganggu," kata Ma'ruf dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat (26/2).

Ma'ruf menjelaskan, pelaksanaan vaksin Covid-19 mandiri dibutuhkan demi mempercepat proses vaksinasi kepada masyarakat dengan target sejuta per hari. Hal ini untuk mencapai target kekebalan komunitas atau herd immunity sekitar 70 persen populasi atau 182 juta penduduk Indonesia.

Namun demikian, Wapres tak ingin jika pelaksanaan vaksin mandiri diartikan mengurangi jatah yang diberikan kepada masyarakat secara gratis.

"Masyarakat tidak dikurangi. Barangkali ada yang berkeinginan ini dengan tanpa merugikan siapa-siapa dalam rangka mempercepat sedang dipertimbangkan kemungkinan vaksinasi mandiri," katanya.

Ia berharap dengan adanya vaksinasi mandiri, jumlah vaksinasi yang masih sedikit bisa lebih cepat. Karena itu, saat ini Pemerintah tengah menyiapkan regulasi vaksin mandiri dan ditargetkan selesai Maret

"Pikiran-pikiran ini sudah ditampung dan sudah menjadi peraturan pemerintah dan sedang digodok mudah-mudahan minggu depan sudah bisa keluar," kata Ma'ruf.

Selain itu, Pemerintah juga mencoba berbagai alternatif-alternatif lain untuk mempercepat tercapainya target vaksinasi Covid-19. Antara lain dengan menyelesaikan masalah-masalah teknis yang menghambat pelaksanaan vaksinasi seperti data penerima vaksin, distribusi dan juga ketersediaan vaksin tersebut.

"Soal registrasi itu disederhanakan, kemudian soal distribusi juga sudah mulai dibenahi sehingga obat itu sampai ke (sasaran), soal data mereka yang harus divaksin juga terus dibenahi. Kemudian juga akan ditambah pertama itu soal vaksinnya sendiri," kata Ma'ruf.

Wapres juga memastikan jumlah ketersediaan vaksin akan terus ditambah. Selain impor dari negara asal vaksin, Indonesia juga saat ini mulai memproduksi vaksin dengan bahan dari perusahaan vaksin.

"Ini sudah mulai dan di samping itu juga ada tambahan selain Sinovac juga ada Astra Zeneca, ada juga merk-merk lain yang sedang di(usahakan), untuk vaksinnya sendiri," kata Ma'ruf.

Ma'ruf melanjutkan, jumlah vaksinator juga tempat vaksinasi juga menjadi prioritas Pemerintah. Sebab, untuk mempercepat vaksinasi juga dibutuhkan vaksinator dan juga tempat vaksinasi.

Karena itu, Pemerintah melibatkan TNI Polri dalam menyediakan vaksinator, dan juga tempat vaksinasi. Kemudian, pemerintah juga tidak hanya bersandar pada rumah sakit pemerintah tapi juga melibatkan rumah sakit swasta bahkan juga fasilitas-fasilitas lainnya.

"Supaya tempatnya bisa lebih banyak lagi, jadi vaksinnya diperbanyak, kemudian tempat untuk dilakukan vaksinasi juga diperlebar, diperbanyak, kemudian vaksinator-vaksinatornya juga diperbanyak," kata Ma'ruf.

Tak hanya itu, ia juga menilai keterlibatan dan kesadaran masyarakat agar mau divaksin juga penting demi mencapai target vaksinasi nasional. Karenanya, ia mengajak kembali masyarakat menyukseskan vaksinasi Covid-19 agar Indonesia bisa mengakhiri pandemi Covid-19.

"Ini yang terus kita sosialisasikan. Saya melihat yang antivaksin ini ya kayaknya makin hari makin kecil," kata Ma'ruf.


BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA