REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta akan menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyikapi masalah penanganan banjir di Ibu Kota. PSI menilai Anies tidak menjalankan amanah penanggulangan banjir, bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir.

Namun, usulan ini justru tidak mendapat dukungan dari beberapa fraksi partai lainnya di DPRD DKI Jakarta. Sekretaris Fraksi Golkar Judistira Hermawan mengatakan, pihaknya tentu akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi Golkar untuk menentukan pilihan terkait usulan tersebut. "Tapi rasanya kita tidak dukunglah," kata Judistira saat dihubungi Republika, Jumat (26/2).

Dia justru mempertanyakan alasan Fraksi PSI dalam mengajukan hak interpelasi terhadap Anies. Judistira menilai, alasan Fraksi PSI yang menduga adanya kebijakan yang dihapuskan oleh Anies dalam program penanggulangan banjir tidak benar. "Ya apa alasan PSI? Kalau tidak salah kan menurut mereka ada kebijakan yang dihilangkan oleh Gubernur (Anies) khusus mengenai program penanggulangan banjir, saya rasa ini tidak benar," ujar dia. 

"Coba Fraksi PSI baca lagi revisi RPJMD, ada itu program penanggulangan banjir dan masih prioritas," sambungnya menjelaskan. 

Judistira menambahkan, meskipun Golkar bukan partai pengusung Anies, tapi pihaknya tidak ingin berpolitik yang tendesius. Ia menyebut, saat ini situasi Jakarta juga memerlukan dukungan dari seluruh pihak lantaran pandemi Covid-19, dan terutama masalah banjir. "Kita tidak ingin energi kita habis hanya untuk hal-hal yang mengada-ada," tutur dia. 

Baca juga : Soal Rencana Interpelasi Anies, Ini Tanggapan PKS dan PDIP

Ikuti Whatsapp Channel Republika