REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada terorisme tahun 2020-2024 menjadi payung hukum untuk memperkuat penanganan terorisme.
Direktur Penegakan Hukum BNPT Brigjen Edy Hartono mengatakan, Perpres Nomor 7 menyatukan semua program penanganan masalah terorisme, ekstremisme dan radikalisme di semua kementerian/ lembaga. Kerja sama semua pihak akan menjalankan tiga pilar, yakni pencegahan, penegakan hukum dan kerjasama nasional dengan 130 rencana aksi.
"Perpres ini menyinergikan program kementerian/ lembaga untuk bersama menanggulangi terorisme sejak hulu, jadi bukan untuk mengekang," ujarnya dalam webinar yang digelar Moya Institute bertema pemberantasan ekstremisme dan terorisme pasca-Perpres No.7/2021.
Edy menegaskan, Perpres tersebut bisa memperkuat upaya-upaya penanganan terorisme, ekstremisme dan radikalisme dari hulu ke hilir. Ia menjelaskan, ada dua dasar dikeluarkannya Perpres tersebut.
Pertama, makin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional. Kedua, kehadiran perpres tersebut sebagai upaya mencegah dan penanggulangan ekstremisme sehingga perlu strategi komprehensif untuk memastikan langkah sistemastis, terencana dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, selama ini masing-masing kementerian/ lembaga memiliki program sendiri-sendiri. Dengan adanya Perpres tersebut, pelaksanaan program-program untuk untuk mencegah terorisme, ekstremisme dan radikalisme dari semua kementerian/ lembaga makin kuat dan terukur dengan sinergi kementerian/ lembaga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
