Friday, 25 Ramadhan 1442 / 07 May 2021

Friday, 25 Ramadhan 1442 / 07 May 2021

Kemenkop-BI Sepakat Dorong Pembiayaan Efektif Bagi UMKM

Kamis 25 Feb 2021 21:46 WIB

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Gita Amanda

Pekerja menjemur kerupuk di sentra produksi Karadenan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/2/2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan digunakan untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu bangkit dari krisis akibat pandemi COVID-19.

Pekerja menjemur kerupuk di sentra produksi Karadenan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/2/2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan digunakan untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu bangkit dari krisis akibat pandemi COVID-19.

Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Pemerintah tengah menyiapkan stimulus yang diharapkan dapat membangkitkan UMKM 2021

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guna meningkatkan pembiayaan formal kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) bersama Bank Indonesia (BI), perbankan dan seluruh lembaga pembiayaan, akan terus meningkatkan literasi keuangan. Program ini diharapkan mendorong pembiayaan efektif demi meningkatkan skala usaha UMKM sesuai amanat UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Hal itu dikatakan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dalam webinar “Peran Sektor Keuangan Bangkitkan UMKM: Ragam Dukungan Menuju Pemulihan Ekonomi Nasional", Kamis (25/2).

"Saya juga berharap pelaku UMKM di Tanah Air mendapatkan akses pembiayaan hingga skala ekonominya lebih efisien. Sekaligus menjadi katalisator perekonomian Indonesia," ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam webinar Peran Sektor Keuangan Bangkitkan UMKM: Ragam Dukungan Menuju Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (25/2).

Ia menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan stimulus yang diharapkan dapat membangkitkan UMKM 2021 dan berdampak pada perekonomian Indonesia secara agregat. Di antaranya berupa Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non-KUR, KUR Super Mikro, modal kerja koperasi melalui LPDB, dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Menurut Teten, pemulihan sektor UMM koperasi merupakan faktor penting dalam menjawab tantangan pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari pandemi Covid-19. "Ini didukung kenyataan populasi UMKM yang mendominasi hingga 99 persen unit usaha, menyerap 97 persen tenaga kerja, dan berkontribusi 61,1 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto)," jelas Teten.

Menkop mengatakan, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan baru mencapai 19,97 persen pada 2020. Hal ini karena sektor produktif masih dilihat sebagai usaha berisiko tinggi dan rendahnya literasi keuangan di kalangan UMKM.

"Kegiatan UMKM juga dianggap tidak feasible serta sulitnya UMKM dalam melengkapi persyaratan administratif pembiayaan formal," kata dia. Idealnya, lanjut Teten, dengan populasi UMKM yang besar, maka sudah sepatutnya rasio kredit perbankan bagi UMKM meningkat pada angka 22 persen hingga 30 persen.

"Di sinilah pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan menyongsong UMKM nasional lebih berdaya saing dan mendunia," tandas Teten. Ia mengungkapkan, sebenarnya realisasi penyaluran KUR pada sektor produktif pada 2020 terus meningkat menjadi 57,25 persen dibandingkan 2019 sebesar 52 persen. Porsi penyaluran KUR tahun 2020 terbesar disalurkan di sektor perdagangan (42,8 persen) kemudian sektor pertanian (29,6 persen) dan jasa (14,9 persen).

"Sektor pertanian menyerap paling banyak pelaku usaha mikro. Menjadi PR kita bersama guna meningkatkan pembiayaan pada sektor pertanian yang secara tidak langsung dapat mengurangi angka kemiskinan, pengangguran. Sekaligus tantangan pemenuhan pangan di masa depan," tuturnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA