Kamis 25 Feb 2021 15:32 WIB

Bulog Tegaskan tak Ada Niat Monopoli Perberasan Nasional

Wadirut Bulog menyebut tidak ada badan yang bisa monopoli karena proses turun mutu

Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Gatot Trihargo, menyatakan, upaya perum Bulog untuk terus mengembangkan bisnis beras dari hulu ke hilir bukan ditujukan untuk melakukan monopoli beras. Pasalnya, pangsa pasar beras oleh Bulog saat ini hanya 8 persen dari total kebutuhan beras masyarakat.
Foto: Yasin Habibi/Republika
Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Gatot Trihargo, menyatakan, upaya perum Bulog untuk terus mengembangkan bisnis beras dari hulu ke hilir bukan ditujukan untuk melakukan monopoli beras. Pasalnya, pangsa pasar beras oleh Bulog saat ini hanya 8 persen dari total kebutuhan beras masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Gatot Trihargo, menyatakan, upaya perum Bulog untuk terus mengembangkan bisnis beras dari hulu ke hilir bukan ditujukan untuk melakukan monopoli beras. Pasalnya, pangsa pasar beras oleh Bulog saat ini hanya 8 persen dari total kebutuhan beras masyarakat.

"Kita tidak akan monopoli dan kita hindari monopoli. Kita memang besar tapi kita tidak akan monopoli," kata Gatot dalam webinar yang digelar Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Kamis (25/2).

Gatot mengatakan, untuk melakukan monopoli beras dibutuhkan dana yang besar karena beras mengalami turun mutu setiap empat bulan. Karena itu menurutnya tidak ada badan usaha di Indonesia maupun dunia yang sanggup memonopoli bisnis beras.

"Yang sanggup kalau ada intervensi dari pemerintah, kalau di Cina, ada dana dari pemerintahnya," kata dia.

Ia menambahkan, Bulog saat ini melakukan penyerapan beras hanya mengandalkan kredit perbankan dengan bunga komersial sebesar 8,25 persen. Tingkat bunga itu masih dinilai tinggi meski sudah diturunkan dari sebelumnya 8,4 persen.

Besarnya bunga itu pun mengerek beban bagi Bulog. Dengan menyimpan stok sebesar 2,9 juta ton, biaya bunga tembus hingga Rp 2,5 triliun. "Jadi ini berat bagi Bulog karena tidak ada penggantian kita lagi dorong bagaimana supaya pemerintah ganti biaya bunga saja, tidak usah ada penyertaan modal negara," ujar dia.

Ke depan, Gatot mengatakan, jika Bulog diubah menjadi Badan Pangan Nasional, biaya-biaya tentu akan bersumber dari pemerintah sehingga itu akan lebih aman. Sebab, saat ini Bulog tidak memiliki dana yang besar dalam menjalankan fungsi pengadaan beras yang disimpan sebagai cadangan milik pemerintah.

"Tentu saja untuk monopoli susah. Stabil saja sudah bagus dan kita ingin bagaimana kualitas hidup petani lebih baik dari sebelumnya," kata dia.

Diketahui, stok beras Bulog hingga 25 Februari 2021 sebanyak 881.415 ton. Itu terdiri dari 854.558 ton stok cadangan beras pemerintah dan 26.857 ton beras komersial. Adapun tahun ini, Bulog perusahaan menargetkan penyerapan 1,4 juta ton baik untuk cadangan beras pemerintah maupun komersial.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement