REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan tingkat kedisiplinan masyarakat Kabupaten Bogor tergolong rendah. Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menanggapi hal tersebut dengan menanyakan, apa parameter yang digunakan terkait penilaian tersebut.
Iwan mengatakan, jumlah masyarakat Kabupaten Bogor sendiri lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lain. Apalagi jika dibandingkan dengan Kota Bogor.
“Tergolong rendah itu parameternya apa? Kalau menurut saya, presentase penggunaan masker junlah penduduk Kabupaten Bogor kan banyak dibandingkan dengan Kota Bogor, ya pasti rendah. Mungkin kalau benar itu, parameternya perbandingan dengan jumlah penduduk ya pasti rendah lah,” ujar Iwan kepada Republika melalui telepon selulernya, Rabu (24/2).
Apalagi, dengan banyaknya jumlah masyarakat, Iwan mengatakan jumlah petugas di lapangan tidak sebanding dengan jumlah masyarakat. Menurutnya, jumlah petugas seperti Satgas Desa belum maksimal, termasuk dari pihak relawan.
“Jadi contoh di Sukamakmur, kita survei ke sana atau daerah pojok ujung Bogor itu sulit. Jumlah penduduk tersebar, jumlah petugasnya di desa paling tim Satgas Desa paling staf desa kita belum maksimal dari relawan dan sebagainya,” tuturnya.
Iwan mengatakan, agar menyelaraskan dengan jumlah masyarakat, sebaiknya petugas desa, kecamatan, maupun kabupaten harus terus proaktif mengingatkan kesadaran masyarakat. Seperti, misalnya turun desa-desa untum memberikan sosialisasi, serta memberi info kepada masyarakat di kampung-kampung terkait masalah Covid-19.
Namun, menurut Iwan, melaksanakan tugas yang disebutkannya tadi memerlukan proses yang panjang. “Kita juga harus terus proaktif dari petugas kecamatan, desa, dan kabupaten turun ke desa-dess, itu permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bogor. Dengan jumlah penduduk yang banyak kita juga berbagi tugas dengan desa, ya perlu proses panjang gitu,” ujarnya.
Maka dari itu, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan memaksimalkan upaya penjagaan di desa dengan membentuk posko penjangaan. Sekaligus mengetatkan sanksi sosial.
“Kalau kita maksimalkan petugasnya, dengan sanksi sosial. Kita ngobrol dengan TNI-Polri kalau masyarakat sementara sanksi sosialnya yang memang harus diketatkan hukumannya dan bersifat edukasi,” tukasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
