REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Alwi menanggapi kebijakan pemerintah lewat Kementerian Sosial (Kemensos) yang menghapus anggaran santunan untuk korban meninggal dunia akibat Covid-19. Alwi mengaku telah berkoordinasi dengan Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono terkait kebijakan tersebut.

"Jadi kami lapor Pak Sekda, kami lapor pimpinan, dan ya beliau minta waktu lah. Insya Allah beliau menurut hemat saya ada pemikiran untuk tidak terlalu merugikan masyarakat," ujar Alwi dikonfirmasi Republika, Rabu (24/2).

Namun demikian, Alwi belum mengetahui kebijakan apa yang akan diambil atasannya, agar penghapusan santunan korban Covid-19 tersebut tidak teralu merugikan masyarakat. Alwi hanya menegaskan, jajaran Pemprov Jatim juga memiliki empati, dan menginginkan yang terbaik untuk rakyatnya.

"Tapi saya belum tahu langkah apa yang akan diambil. Karena ini kan pada tataran kebijakan. Artinya masih terus menunggu sambil berkoordinasi. Kita juga kan pasti memikirkan bukan lalu melepas. Kita kan juga punya sikap empati juga tidak lalu cuek begitu," ujarnya.

Saat ditanya kemungkinan menggunakan anggaran Pemprov Jatim untuk memberi santunan korban Covid-19 di wilayah setempat, Alwi menyatakan itu mungkin saja dilakukan. Namun, ia enggan menduga-duga terkait kemungkinan diambilnya kebijakan tersebut.

"Ya mungkin saja (menggunakan anggaran daerah untuk santunan korban Covid-19). Tapi karena itu kebijakan kita nggak bisa mengira-ngira. Jangan-jangan yang dari pusat juga ada perubahan kan kita gak tahu," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika