Friday, 4 Ramadhan 1442 / 16 April 2021

Friday, 4 Ramadhan 1442 / 16 April 2021

KSP: Laju Kemiskinan Indonesia Terkendali

Rabu 24 Feb 2021 18:42 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri / Red: Bayu Hermawan

Kemiskinan (ilustrasi).

Kemiskinan (ilustrasi).

Foto: www.freepik.com
KSP mengklaim pemerintah berhasil menekan potensi lonjakan angka kemiskinan pada 2020

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma menyebut, pemerintah berhasil menekan potensi melonjaknya angka kemiskinan pada 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.

Angka peningkatan ini pun tercatat masih jauh lebih rendah dari estimasi Bank Dunia pada 2020 yang berkisar 5,5 juta sampai 8 juta orang. "Estimasi Bank Dunia itu bisa terjadi tanpa adanya program emergensi sosial yang tepat untuk rumah tangga. Dengan begitu, data BPS tersebut membuktikan bahwa kebijakan pemerintah melalui program-program yang memberikan bantalan sosial mampu menekan angka kemiskinan yang tinggi," kata Panutan dikutip dari siaran resmi KSP, Rabu (24/2).

Ia mengatakan, laju kemiskinan dapat ditekan melalui sejumlah program pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program-program yang dijalankan pun dinilai membantu masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah.

Baca Juga

Salah satunya yakni perlindungan sosial di program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada 2020, pemerintah menganggarkan dana PEN sebesar Rp695,2 triliun. Dari keseluruhan anggaran tersebut, sudah terserap sebesar 72,3 persen hingga Desember 2020.

"Pada 2020, program perlindungan sosial mampu melindungi masyarakat miskin dan rentan," ujar Panutan.

Panutan merinci, program PEN memberikan bantalan dan bantuan kepada enam sektor yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral dan pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha. Dari enam komponen tersebut program perlindungan sosial mendapatkan alokasi anggaran yang paling besar yaitu Rp230,21 triliun dengan serapan anggaran sebesar Rp217,99 triliun atau 94,7 persen per 23  Desember 2020.

Lebih lanjut, pemerintah juga melaksanakan kebijakan dan program yang melindungi penduduk kelas menengah. Program tersebut berupa perluasan penerima dan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, diskon listrik, dan BST non-Jabodetabek. Selain itu, masih ada program Bantuan Sembako Jabodetabek, BLT dana desa, pra kerja, subsidi gaji naker, bantuan beras PKH, BST Kartu Sembako, subsidi gaji guru honorer Kemendikbud, dan subsidi kuota Kemendikbud.

"Sehingga program PEN mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi kategori miskin baru," tambah Panutan.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA