Sunday, 6 Ramadhan 1442 / 18 April 2021

Sunday, 6 Ramadhan 1442 / 18 April 2021

OJK Ingatkan Kembali Rambu-Rambu Insurtech

Rabu 24 Feb 2021 17:33 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Fuji Pratiwi

Logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK kembali mengingatkan industri asuransi soal rambu-rambu penggunaan kanal pemasaran digital (insurtech).

Logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK kembali mengingatkan industri asuransi soal rambu-rambu penggunaan kanal pemasaran digital (insurtech).

Foto: Republika/Tahta Aidilla
OJK mengingatkan insurtech wajib memiliki izin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi mengatakan, pemanfaatan teknologi digital merupakan salah satu poin penting dari kebijakan countercyclical pada masa pandemi yang diimplementasikan oleh OJK. Termasuk, dalam hal pemasaran produk asuransi.

OJK memberikan relaksasi ketentuan terkait teknis bisnis pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI/unitlink). Sehingga memungkinkan pelaku usaha industri asuransi untuk memasarkan produk tersebut tanpa harus melalui proses tatap muka secara langsung.

"Adapun relaksasi itu memungkinkan pemanfaatan insurtech sebagai kanal salah satu kanal pemasaran," kata Riswinandi dalam keterangan resmi pada Rabu (24/2).

Baca Juga

Dalam hal ini, OJK mendefinisikan insurtech berdasarkan tafsir Daily Social Insurtech Report 2020. Yakni, pemanfaat teknologi informasi oleh pelaku industri asuransi eksisting. Bisa juga dapat diartikan sebagai pelaku usaha baru atau startup yang memiliki kemampuan untuk dapat menyediakan produk asuransi secara lebih cepat dan efisien.

Dalam pemanfaatan insurtech, OJK mengingatkan insurtech wajib memiliki izin sesuai SEOJK NO.19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Beleid itu menyebutkan, badan usaha yang berperan aktif memasarkan produk asuransi hanya dari satu perusahaan yang memiliki usaha sejenis harus terdaftar sebagai badan usaha yang mempekerjakan agen asuransi.

Itu pun dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bagi badan usaha yang mempekerjakan agen asuransi. "Ketentuan itu tidak berlaku bagi badan usaha yang hanya berperan aktif memasarkan produk asuransi mikro," ungkap Riswinandi.

Selain itu, ketentuan ini juga menyebutkan bagi badan usaha yang berperan aktif memasarkan produk asuransi dari dua atau lebih perusahaan yang memiliki usaha sejenis. Dinyatakan, melakukan kegiatan usaha keperantaraan yang harus memiliki izin usaha sebagai perusahaan pialang asuransi, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan bagi perusahaan pialang asuransi.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA