Sunday, 27 Ramadhan 1442 / 09 May 2021

Sunday, 27 Ramadhan 1442 / 09 May 2021

Partai Demokrat akan Pecat Kader Pengkhianat

Rabu 24 Feb 2021 15:35 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ratna Puspita

 Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono

Foto: Facebook
Demokrat menyebut sosok-sosok berniat ambil alih kepemimpinan sebagai pengkhianat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menegaskan akan memecat kadernya yang terbukti terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai. Hal tersebut sesuai arahan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Ketum AHY menegaskan, jika ada kader terbukti berkhianat, berdasarkan data dan fakta yang sudah dibahas dan diverifikasi oleh BPOKK, Dewan Kehormatan, dan Mahkamah Partai, maka sanksinya adalah pemecatan," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra lewat keterangan tertulisnya, Rabu (24/2).

Ia mengatakan, Demokrat tak ingin para kader yang mendukung partai ikut tercoreng dengan hadirnya sosok-sosok yang berniat mengambil alih kepemimpinan. "Mereka tidak rela kalau para pengkhianat di partai ini masih satu atap dengan mereka. Mereka minta para pengkhianat untuk dibersihkan dari partai ini," ujar Herzaky.

Baca Juga

Ia mengatakan, kader Demokrat yang militan sebagai pemilik suara sah partai. Partai berlambang bintang mercy itu tak ingin perjuangannya bersama AHY ternodai oleh oknum yang berperan sama sekali dalam mengangkat nama baik Demokrat.

"Tidak terima perjuangan keras mereka bersama Ketum AHY yang sudah menuai hasil sangat baik selama sebelas bulan terakhir, dinodai oleh kader-kader pengkhianat," ujar Herzaky.

Sebelumnya, AHY mengatakan, kabar Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyetujui rencana menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) adalah berita bohong atau hoaks. Ia memastikan, SBY tidak mungkin menyetujui KLB.

"Kini, mereka menyiarkan berita bohong bahwa Pak SBY selaku Ketua MTP merestui gerakan mereka, itu tidak benar. Hoaks dan fitnah. Bapak SBY berada di belakang kami semua, para pemilik suara yang sah," ujar AHY dalam siaran persnya.

AHY menduga, gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) telah membaca syarat melaksanakan KLB dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD-ART). Yaitu, harus mendapatkan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai.

"Sebagai bentuk kewaspadaan kami, para pelaku GPK-PD telah membaca AD-ART yang telah kami sepakati bersama dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta didaftarkan dalam Lembaran Negara. Bahwa syarat untuk dilaksanakannya KLB harus mendapatkan persetujuan Ketua MTP," ujar AHY.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA