REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah Faisal Mekdad meminta Utusan Khusus PBB untuk Suriah Geir Pedersen bersikap netral dan tidak menetapkan jadwal negosiasi Komite Konstitusi Suriah. Keduanya bertemu Senin (21/2) lalu untuk membahas situasi ekonomi dan politik Suriah.
Saat tiba di Damaskus Ahad (20/2) Pedersen mengatakan, diskusinya dengan Mekdad akan fokus pada Resolusi PBB 2554 dan kondisi di negara tersebut. Kantor berita Suriah, SANA melaporkan Pedersen dan Mekdad membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan situasi politik dan ekonomi Suriah.
Seperti dikutip dari Syrian Observer, Rabu (24/2) dalam pertemuan tersebut Mekdad meminta Pedersen mempertahankan netralitasnya dan tidak menetapkan jadwal negosiasi Komite Konstitusi Suriah. Keduanya juga menekankan untuk tidak ada campur tangan kekuatan internal terhadap Komite Konstitusi.
Mekdad mengecam kehadiran pasukan Turki dan Amerika di Suriah dan meminta PBB untuk menentang praktik-praktik ini. Sebelum berangkat ke Suriah, Pedersen bertemu dengan sejumlah pejabat Rusia untuk meminta Moskow menambah tekanan pada pemerintah Suriah segera menetapkan jadwal negosiasi Komite Konstitusi putaran ke-16.
Negosiasi putaran ke-15 yang digelar di Kota Sochi, Rusia dihadiri perwakilan dari negara penjamin yakni Turki, Rusia dan Iran. Pedersen dan delegasi dari Yordania, Irak, Lebanon, serta perwakilan Kementerian Luar Negeri Kazakhstan bertindak selaku pengamat negosiasi.
Di akhir pertemuan para delegasi sepakat untuk menggelar negosiasi putaran ke-16 pada pertengahan tahun 2021 di ibukota Kazakhstan, Nursultan. Negosiasi putaran terakhir pada akhir Januari lalu tidak menghasilkan progres apa pun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
