REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan realisasi belanja pemerintah mengalami peningkatan pada awal tahun ini. Tercatat realisasi belanja negara sebesar Rp 145,8 triliun per Januari 2021 atau 5,3 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp 2.750 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan peningkatan belanja pemerintah menunjukkan awal yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. “Dari sisi belanja APBN sebagai instrumen fiskal yang melakukan akselerasi pemulihan dan terlihat di dalam belanja yaitu semua tumbuh positif terutama didorong oleh belanja modal, bansos, dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN),” ujarnya saat konferensi pers virtual APBN KiTa, Selasa (23/2).
Jika dirincikan, realisasi belanja pemerintah pusat per 31 Januari 2021 sebesar Rp 94,7 triliun dari target sebesar Rp 1.954, 5 triliun atau tumbuh 4,8 persen target APBN 2021, lebih tinggi 32,4 persen dari periode yang sama tahun lalu.
“Yang paling penting di dalam APBN Januari adalah sisi belanja APBN karena APBN instrumen fiskal yang melakukan akselerasi pemulihan, dan terlihat di dalam belanjanya, semuanya positive growth dibandingkan Januari tahun lalu,” jelasnya.
Kementerian Keuangan mencatat belanja kementerian dan lembaga (K/L) mengalami peningkatan sebesar 55,6 persen pada periode Januari 2021, salah satunya didorong peningkatan belanja modal dan bansos yang signifikan.
Baca juga : 2021, BSI Targetkan Pembiayaan Mikro Naik 50 Persen
Realisasi belanja modal tercatat mencapai Rp 11,9 triliun atau tumbuh 539,4 persen secara tahunan. “Kenaikan 7,2 persen didorong belanja operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik,” ucapnya.
Sri Mulyani merinci belanja modal melonjak tinggi diantaranya karena Kementerian PUPR telah membelanjakan Rp 8,6 triliun pada Januari atau lebih tinggi dari periode sama tahun lalu Rp1,6 triliun.
Kementerian Pertahanan juga naik 365 persen meskipun angkanya kecil pada level Rp 300 miliar dibandingkan Rp 100 miliar dan Polri turut naik luar biasa Rp2,6 triliun atau 79 ribu kali dari Januari tahun lalu yang masih nol.
Dia menjelaskan belanja modal tersebut dilakukan untuk belanja peralatan, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, alat material khusus, serta alat material lainnya. “Dalam hal ini cukup melonjak sangat tinggi yang kita harapkan dapat berikan dampak positif terutama untuk belanja modal PUPR yang punya dampak positif ekonomi masyarakat,” katanya.
Di samping itu, belanja bansos meningkat 51,4 persen menjadi Rp 20 triliun atau 12,8 persen dari target 156,4 triliun dibandingkan Januari 2020 sebesar Rp 13,2 triliun. Hal ini didorong penyaluran bansos tunai dan percepatan pencairan kartu sembako Februari yang dilakukan pada Januari.
“Kelihatan sekali bahwa bansos dalam rangka pandemi masih kita pertahankan dan dibandingkan tahun lalu yang dari Januari sampai Maret belum ada bansos kini meningkat dengan cukup besar,” ucapnya.
Baca juga : Membandingkan Kerumunan Jokowi dan HRS yang Melanggar Prokes
Dari sisi lain, belanja non K/L tercatat tumbuh 14,8 persen menjadi Rp 46,6 triliun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp 40,6 triliun dan 5,1 persen dari target Rp 922,6 triliun. “Kenaikan didorong oleh belanja pensiun/jaminan kesehatan ASN dan subsidi energi,” ucapnya.
Sedangkan realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) pada Januari 2021 sebesar Rp 51,1 triliun atau tumbuh negatif 25,3 persen secara tahunan. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan pagu dana alokasi umum (DAU) pada tahun anggaran 2021 dan belum lengkapnya persyaratan penyaluran yang dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
