REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah meminta kementerian terkait dan pemerintah daerah segera membuat perencanaan matang untuk perbaikan ekosistem. Hal itu sebagai respon Wapres terhadap peristiwa banjir yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, Wapres begitu prihatin dengan banjir yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia beberapa waktu terakhir. "Perbaikan ekosistem di hulu mendesak dilakukan agar peristiwa banjir bisa berkurang intensitasnya," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/2).
Wapres kata Masduki, menilai bencana banjir akan terus berulang jika sebab utamanya tidak dibereskan. Selama ini, laporan yang masuk ke Wapres mengenai sebab banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah terjadi akibat tindakan alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah hulu.
"Artinya kalau hanya membangun infrastruktur penampung air saat hujan saja tidak cukup apabila alih fungsi lahan hutan menjadi sawah atau perkebunan dan areal pertambangan secara ilegal masih tetap terjadi," ujarnya.
Karena itu, Wapres berharap perbaikan ekosistem hulu ke hilir segera dilakukan agar persoalan banjir dan tanah longsor tidak terulang. Namun, ia menekankan perbaikan harus terintegrasi antara semua pihak.
Apalagi, dengan dana infrastruktur yang terbatas di tengah pandemi Covid-19. Sementara proses dan biaya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur penanganan banjir tidak mudah dan murah.
"Jadi dengan dana yang terbatas, pendekatan yang digunakan harus terintegrasi antara hulu dan hilir. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri," ucapnya.
Sebelumnya, saat meninjau banjir Subang dan Karawang pekan lalu, Wapres Ma'ruf menyingung kerusakan ekosistem dan lingkungan sebagai salah satu penyebab banjir, selain curah hujan tinggi.
"Tadi juga dilaporkan (Wakil Gubernur Jawa Barat) selain curah ujan ini, ada kerusakan lingkungan (penyebab banjir)," ujar Wapres saat menyerahkan bantuan ke pengungsi korban banjir Subang, Sabtu (13/2).
Wapres pun meminta kepala daerah meningkatkan penertiban dan penegakan hukum terhadap penambangan maupun penebangan liar di daerah. Ini lantaran aktivitas penambangan dan pengembangan liar menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana.
"Saya kira Pak Gubernur dan Wakil Gubernur (Jawa Barat) selain perbaikan, pencegahan, penertiban law enforcement (penegakan hukum) ditingkatkan lagi," kata Ma'ruf dalam keterangannya di sela tinjauan korban banjir Karawang, Sabtu (13/2).
Wapres juga menilai perlunya pengetatan pengetatan terhadap aktivitas penambangan maupun penebangan, maupun alih fungsi lahan yang menggangu keseimbangan alam. Menurut Wapres, aturan mengenai izin penambangan dan penebangan tersebut.
Hanya saja kata Ma'ruf, pada praktiknya di lapangan tidak berjalan. "Karena itu dilakukan pengetatan di daerah sumber bencana, seperti di Karawang, di Subang yang ternyata di hulu ada kerusakan lingkungan, karena itu memang tidak boleh dibiarkan karena itu harus dilakukan penertiban, penutupan, begitu jg pemeliharaan lingkungan," ungkap Ma'ruf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
