Sunday, 29 Sya'ban 1442 / 11 April 2021

Sunday, 29 Sya'ban 1442 / 11 April 2021

Ridwan Kamil Setuju Rencana Vaksin Mandiri Covid-19

Senin 22 Feb 2021 17:03 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus Yulianto

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Foto: Edi Yusuf/Republika
Vaksinasi mandiri Covid-19 oleh perusahaan swasta masih dikaji hati-hati Kemenkes.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jawa Barat Ridwan mendukung, adanya rencana vaksin mandiri Covid-19 yang sempat diwacanakan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, hal tersebut dapat mempercepat terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity.

"Maka, semua metode manajemen penyuntikan vaksin secepat-cepatnya itu yang kita pilih. Kalau ternyata vaksin mandiri ini mempercepat terjadinya herd immunity ini, saya sangat setuju," ujar Ridwan Kamil dalam diskusi yang digelar Indikator Politik Indonesia, Ahad (21/2).

Adanya vaksin mandiri, dinilainya, dapat mempercepat herd immunity karena masyarakat yang mampu dapat membeli vaksin Covid-19 tanpa menunggu giliran. Pelaksanaan vaksin juga dapat ditentukan oleh penerima atau pemberi vaksin.

"Jika vaksinasi tidak cepat dituntaskan, kekebalan masyarakat menurun sebelum herd immunity terbentuk," ujar Ridwan Kamil.

Meski begitu, jika vaksin mandiri nantinya terealisasi, dia berharap, pelaksanaannya tak mengganggu vaksinasi massal. Agar tak terciptanya masalah yang justru mengganggu prosesnya nanti.

"Penting adalah manajemen penyuntikan mandiri itu tidak mengganggu jadwal yang sudah diatur di Puskesmas," ujar Ridwan Kamil.

Pemerintah telah menetapkan vaksinasi Covid-19 tahap kedua untuk kelompok petugas pelayanan publik dan lanjut usia (lansia) mulai 17 Februari 2021. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan, vaksinasi mandiri Covid-19 oleh perusahaan swasta masih dikaji hati-hati.

"Di dalam peraturan presiden (perpres) 14/2020 tidak mengatur tentang badan usaha swasta melakukan vaksin mandiri. Perpres ini hanya memperbaiki beberapa pengaturan, misalnya sebuah unit yang ditunjuk tidak lagi harus memiliki sertifikat cara pembuatan obat yang baik (CPOB)," kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi saat konferensi virtual vaksinasi Covid-19 untuk petugas pelayanan publik dan lansia.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA