REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Parameter Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sebanyak 65,4 persen responden menyatakan sangat puas dengan kinerja Jokowi. Kemudian 31,9 persen responden menilai puas, dan 27,1 persen responden menyatakan cukup puas.
"Jelang 1,5 tahun kepemimpinan Joko Widodo jilid 2, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden cukup baik (65,4 persen)," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam survei yang ia rilis, Ahad (22/2).
Sementara itu hanya 29,1 persen responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi. Rinciannya, 17,3 persen menyatakan kurang puas, 9,1 persen menilai tidak puas, dan 2,7 sangat tidak puas. Lalu hanya 5,5 persen responden yang tidak menjawab.
Adapun, sebanyak 50,8 persen responden puas dengan Wakil Presiden (wapres) Ma'ruf Amin. Perinciannya, angka 50,8 persen terdiri dari 3,2 persen yang mengatakan sangat puas, 20,6 persen menyatakan puas, dan 27 persen menilai cukup puas. Sementara itu 43,8 persen mengatakan tidak puas dengan kinerja Ma'ruf Amin.
"Salah satu faktor yang membuat tingkat kepuasan terhadap kinerja wapres menurun adalah minimnya respon wapres terhadap beberapa isu yang belakangan cukup krusial terutama yang berkaitan dengan islam politik," kata Adi.
Ia menambahkan, status Ma'ruf Amin yang merupakan ulama membuat kelompok Islam memiliki ekspektasi cukup tinggi terhadap respon dan pembelaan wapres terkait isu yang beririsan dengan kelompok Islam.
Adi menjelaskan, meskipun mayoritas merasa puas terhadap kinerja pemerintah, namun ada beberapa segmen masyarakat yang cenderung besar ketidakpuasannya. Di antaranya yaitu warga Banten, Jakarta, Jawa Barat (42,4 persen tidak puas), masyarakat berpendidikan tinggi (44,2 persen), dan konstituen Partai Demokrat (46,1 persen), serta simpatisan (66,6 persen), kemudian Muhammadiyah (50,2 persen), serta organisasi kepemudaan (65 persen).
Bidang pembangunan infrastruktur menjadi aspek paling mendominasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yaitu dengan 68,7 persen. Penyaluran bantuan sosial covid-19 juga dirasakan oleh masyarakat dengan tingkat kepuasan 66,9 persen. Sementara tingkat kepuasan kinerja di bidang penegakan hukum menjadi yang paling rendah dengan 49,7 persen.
"Rendahnya kepuasan di bidang penegakan hukum diakibatkan oleh persepsi penegakan hukum yang dirasa belum berkeadilan bagi segolongan masyarakat," ungkapnya.
Untuk diketahui survei dilakukan 3-8 Februari 2021. Sebanyak 1.200 responden dilibatkan dalam survei ini dengan menggunakan metode simple random sampling dari 6.000 data target yang dipilih secara random dari kerangka sampel.
Margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 5 persen. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan metode telepolling.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
