REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- AdaKami, aplikasi online penyelenggara peer-to-peer lending (P2P) melalui fasilitas pinjaman tanpa agunan (KTA), memperkuat komitmennya dengan target proyeksi total dana Rp 12 triliun yang siap disalurkan kepada 10 juta peminjam terdaftar. Sebanyak 4 juta di antaranya adalah pelaku ekonomi riil, sepanjang 2021.
Sejak awal berdiri AdaKami telah berhasil menyalurkan pinjaman sampai dengan Rp 3,1 triliun, yang disalurkan kepada lebih dari 5 juta peminjam terdaftar, di mana 40 persen digunakan untuk kepentingan usaha atau capital loan.
“Tahun 2020 adalah tahun perjuangan untuk semua. Namun kami bersyukur bahwa AdaKami berhasil memupuk kepercayaan masyarakat di tengah masa pandemi ini dan bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang memerlukan. Memasuki tahun 2021 ini kami ingin lebih banyak berkontribusi untuk memperkecil credit gap antara masyarakat yang masih unbankable untuk bisa menjadi bankable.Melalui pemanfaatan fintech P2P lending, masyarakat yang masih unbankable dapat membangun portfolio yang cukup untuk ke depannya bisa menjadi bankable,” tegas Bernardino M. Vega, Jr selaku Direktur Utama AdaKami dalam rilisnya, Ahad (21/2).
Memasuki tahun ketiganya beroperasi di Indonesia, AdaKami menyadari dinamika industri P2P lending lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan pinjaman atau dana, tapi lebih kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana para penyelenggara P2P lending harus lebih peka dengan kebutuhan nasabah.
Sejalan dengan itu, AdaKami mengukuhkan komitmennya untuk mendukung perekonomian Indonesia dan inklusi keuangan dengan memperkenalkan positioning baru sebagai fintech yang menyediakan solusi bagi kebutuhan hidup para penggunanya.
AdaKami yang telah melalui proses rebranding, sekarang lebih siap untuk mendukung masyarakat Indonesia untuk bertumbuh dan meraih hidup yang lebih bermakna. Dengan mayoritas pengguna yang adalah milenial dan gen Z, AdaKami yakin dapat menjawab kebutuhan gaya hidup mereka, dan siap bertumbuh bersama mereka.
Lebih dari itu, AdaKami juga mendukung upaya OJK dalam meningkatkan literasi keuangan yang secara rutin akan memberikan konten-konten edukasi perencanaan keuangan dasar melalui situs web dan media sosialnya.
“Edukasi akan selalu kami lakukan, terutama melalui kanal media sosial. Tidak hanya itu, kami juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak yang akan kami rilis di 2021 ini. Kami berharap tahun ini AdaKami dapat berkontribusi aktif untuk menjangkau populasi unbanked di Indonesia yang mencapai hampir 100 juta orang, dan memperkuat kiprah AdaKami dan layanan finansial digital dalam mendorong pemulihan ekonomi,” ujar Bernardino.
Berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain & Company, ada sekitar 92 juta masyarakat dewasa yang termasuk kategori unbanked di Indonesia. Dan berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai November 2020, jumlah peminjam mencapai lebih dari 40 juta orang atau 136 persen lebih banyak dibanding tahun 2019.
Terkait jumlah pinjaman yang disalurkan, secara nasional tercatat lebih dari Rp 124,4 triliun, atau meningkat 96 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal-hal ini menjadi peluang dan tantangan bagi penyelenggara fintech untuk dapat menjangkau lebih banyak masyarakat unbanked dan mendorong inklusi keuangan di Indonesia.
“Industri P2P lending ini memang hadir untuk masyarakat kecil yang masih unbankable, dan secara pertumbuhan di tahun 2020, industri ini termasuk yang sangat baik dibandingkan dengan industri lain, dengan pertumbuhan 26,47 persen secara year-on-year. Dalam hal penyaluran dana pun kontribusinya cukup besar, mencapai Rp 262,16 milyar pada program PEN, kepada sekitar 48.629 rekening peminjam. Jadi kami sangat menyambut baik peran fintech dalam perekonomian Indonesia terutama di masa pandemi sekarang,” kata Munawar selaku Deputi Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengembangan Fintech di Otoritas Jasa Keuangan.
“Tapi tantangannya pun cukup banyak, antara lain untuk meningkatkan kualitas pendanaan ke sektor yang memberi nilai tambah. Misalnya pinjaman produktif, serta menjangkau lebih banyak pengguna di luar pulau Jawa," ujar dia.
Terkait kondisi ekonomi yang membutuhkan dorongan untuk meningkatkan daya beli dan produksi, OJK terus mendorong para penyelenggara P2P lending agar dapat berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian pinjaman kepada masyarakat khususnya komunitas UMKM.
Kontribusi ini antara lain melalui pemberian pinjaman untuk modal usaha atau untuk mendorong daya beli masyarakat agar kondisi ekonomi nasional tetap terjaga. Hal ini didukung penuh oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
“Walaupun relatif baru, kami melihat potensi fintech P2P lending cukup menjanjikan, terutama sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM. Saat ini, kami berharap agar para penyelenggara P2P lending dapat menawarkan produk yang aman, dan dapat mendorong penyerapan dana pinjaman sebagai modal usaha bagi pelaku ekonomi riil,” kata Kuseryansyah selaku Direktur Eksekutif AFPI.
“Ke depannya, P2P lending dapat menjadi alternatif pembiayaan selain bank, mengingat proses persetujuannya yang relatif mudah dan lebih dapat dipenuhi oleh banyak masyarakat Indonesia yang masih berstatus unbankable,” lanjut dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
