Ahad 21 Feb 2021 21:36 WIB

Inggris Percepat Vaksinasi Covid-19

Inggris mempercepat vaksinasi Covid-19 sebulan dari target awal.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Nur Aini
 Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memegang sebotol vaksin Pfizer BioNTech saat mengunjungi pusat vaksinasi COVID-19 di Batley, West Yorkshire, Inggris, Senin, 1 Febru
Foto: AP/Jon Super/AP Pool
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memegang sebotol vaksin Pfizer BioNTech saat mengunjungi pusat vaksinasi COVID-19 di Batley, West Yorkshire, Inggris, Senin, 1 Febru

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemerintah Inggris mengumumkan pada Ahad (21/2) akan memberi setiap orang dewasa di negara itu dosis pertama vaksin virus corona paling lambat 31 Juli. Rencana itu sebulan lebih awal dari target sebelumnya. 

Target baru itu juga menargetkan semua orang yang berusia di atas 50 tahun atau dengan kondisi kesehatan tertentu untuk mendapatkan vaksinasi sebelum 15 April. Rencana itu juga lebih cepat daripada target sebelumnya pada 1 Mei. 

Baca Juga

Padahal pembuat vaksin yang digunakan Inggris, Pfizer, dan AstraZeneca, sama-sama mengalami masalah pasokan di Eropa. Tetapi Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock mengumumkan target baru tersebut.

"Kami sekarang berpikir bahwa kami memiliki persediaan untuk mempercepat kampanye vaksinasi," kata Hancock dilansir dari AFP pada Ahad (21/2).

Keberhasilan awal kampanye vaksinasi Inggris merupakan kabar baik bagi negara yang telah memiliki lebih dari 120 ribu kematian akibat virus corona atau jumlah korban tertinggi di Eropa. Lebih dari 17,2 juta orang, hampir sepertiga dari orang dewasa di negara itu, telah diberi yang pertama dari dua dosis vaksin sejak inokulasi dimulai pada 8 Desember. 

Inggris menunda pemberian dosis vaksin kedua hingga 12 pekan setelah yang pertama untuk memberikan perlindungan parsial kepada sebanyak mungkin orang dengan cepat. Pendekatan tersebut telah dikritik di beberapa negara. Lalu Pfizer mengatakan tidak memiliki data apa pun untuk mendukung penundaan tersebut. Hanya saja langkah itu didukung oleh penasihat ilmiah pemerintah Inggris. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement