REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengembangan perikanan budidaya menjadi salah satu program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu skemanya dengan mengembangkan budidaya perikanan lokal yang paling diunggulkan.
"Kita sudah mengidentifikasi di beberapa wilayah yang memiliki keunggulan. Contohnya itu adalah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Itu ikan gabus," ucap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jakarta, Jumat (19/2).
Trenggono menjelaskan pengembangan perikanan budidaya tidak hanya untuk menyokong pertumbuhan ekonomi masyarakat, tapi juga untuk menjaga komoditas perikanan lokal dari kepunahan. Sebagai contoh, ikan Belida yang terkenal di Sumatera Selatan, saat ini populasinya terus berkurang.
Selain budidaya berbasis masyarakat, KKP juga akan menggalakkan industri budidaya untuk komoditas yang disukai pasar dunia, seperti udang dan lobster. Sasarannya tentu tidak hanya untuk ekspor, tapi juga menghidupkan usaha turunan yang terkait dengan komoditas tersebut, seperti usaha pakan, kuliner, hingga usaha pengolahan produk perikanan.
"Kita sekarang melakukan upaya, yang movement ini sangat tahan badai, jadi kalau ada covid atau segala macem, ngurus ikan dan dagang ikan tetap jalan terus," ucap Trenggono.
Untuk mendukung masyarakat terjun ke sektor perikanan budidaya, ucap Trenggono, KKP menyiapkan bantuan pinjaman modal melalui BLU-LPMUKP. Selain itu, ada juga program KUR (Kredit Usaha Rakyat) melalui perbankan. Menteri Trenggono berharap bantuan pinjaman modal ini mendorong keinginan masyarakat menjadi pembudidaya.
Sementara itu, dalam rapat tersebut Trenggono juga menyampaikan capaian KKP dalam membantu usaha masyarakat sektor kelautan dan perikanan. Pada 2020, KKP telah menyalurkan KUR bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan sebesar Rp 5,2 triliun. Jumlah pencairan KUR ini melebihi target yang ditentukan sebelumnya dan disalurkan kepada berbagai usaha kelautan dan perikanan, mulai dari budidaya sampai usaha pergaraman. NPL KUR tahun berjalan tidak mencapai 1 persen , yaitu 0,07 persen. "Hal ini menjadi bukti KKP berhasil mendorong pertumbuhan usaha masyarakat," ungkap Trenggono.
Selain itu, Trenggono menjelaskan salah satu program yang membantu UMKM kelautan dan perikanan yaitu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha bidang Kelautan dan Perikanan). Dalam rapat tersebut, Trenggono menjelaskan terdapat 4.139.679 pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, pengusaha pengolahan, petambak garam, dan petambak ikan. Dari jumlah seluruh pelaku usaha tersebut, 1,2 juta diantaranya telah terdaftar dalam program KUSUKA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
