REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Ratusan warga di Kampung Cipager, Desa Karyamekar, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, terdampak akibat tanah longsor yang terjadi pada Jumat (12/2). Longsor di wilayah itu terjadi di lahan perkampungan warga sepanjang 500 meter dan membuat kedalaman sekira 50 meter.
Koordinator Mitigasi Gerakan Tanah, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Budianto menilai, kejadian longsor itu dipicu terkikisnya tanah oleh jalur air. PVMBG menyebut sudah pernah membuat rekomendasi untuk memindahkan jalur air tersebut.
"Cilawu itu kita sudah pernah melakukan kajian sebelumnya. Rekomendasinya, jalur air harus dipindahkan. Itu kan yang longsor besar itu di jalur air yang berbatasan dengan perkampungan," kata dia saat dihubungi Republika, Jumat (19/2).
Ia mengatakan, PVMBG sudah menerima surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, untuk melakukan kajian pascakejadian. Namun, ia mengaku belum sempat mendatangi lokasi longsor tersebut.
Agus beralasan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi alasan PVMBG belum bisa menurunkan tim ke Cilawu, Garut. Apalagi, saat ini banyak terdapat kejadian longsor di beberapa wilayah Indonesia.
"Surat itu sudah disampaikan langsung ke saya, dari Garut dan Tasimkalaya. Karena kita keterbatasan SDM hanya 10 orang, jadi kita baru bisa berangkatkan tim dalam waktu dekat ini," kata dia, yang saat ini mengaku masih berada di Nganjuk, Jawa Timur.
Ia menjelaskan, bukan hanya wilayah Garut dan Tasikmalaya yang harus dikaji. PVMBG juga berencana melakukan kajian di wilayah lain yang juga terjadi bencana geologi, seperti di Brebes, Cianjur, dan Purwakarta.
"Jadi banyak yang harus dikaji. Ini persoalan keterbatasan," ujar dia.
Agus mengatakan, yang harus dilakukan pertama adalah evakuasi warga terdampak secara cepat. Tim PVMBG nantinya akan melihat langsung kondisi tanah di wilayah akan terus bergerak atau tidak. Selain itu, tim juga akan menjelaskan permukiman warga wilayah itu aman atau harus direlokasi.
Menurut dia, sambil menunggu tim PVMBG melakukan kajian, pemerintah setempat harus sudah bergerak untuk melakukan evakuasi. Apalagi, khusus kejadian di Cilawu, Garut, secara kasatmata sudah terlihat bahwa wilayah itu sudah tak bisa ditempati.
"Namun kan butuh tinjauan dan rekomendasi langsung. Kalau fakta riil tak bisa lagi ditempati. Apalagi ini musim hujan," kata Agus.
Ia menambahkan, jika nantinya permukiman warga harus dipindahkan, tempat relokasi yang disiapkan juga harus dikaji terlebih dahulu. Itu untuk memastikan tempat kelayakan relokasi.
Jangan sampai, kata dia, setelah direlokasi baru diketahui tempat tersebut juga memiliki potensi pergerakan tanah atau longsor. Sebab, wilayah Indonesia mayoritas rawan bencana, apalagi saat musim hujan. Sementara masyarakat juga terus bertumbuh.
"Mencari tempat aman di wilayah yang tidak banyak ini butuh waktu," kata dia.
Agus meminta masyarakat yang terdampak bencana saat ini untuk bersabar menunggu kajian tim PVMBG. Sementara untuk pemerintah setempat diminta mengevakuasi warga terdampak dan fokus penanganan di pengungsian terlebih dahulu.
Sebelumnya, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kabupaten Garut, Daris Hilman mengatakan, pihaknya masih menunggu tim dari PVMBG untuk melakukan kajian kelayakan tanah pascalongsor di Kecamatan Cilawu. Sebab, pihaknya tak bisa memutuskan untuk merelokasi rumah warga tanpa kajian dari PVMBG.
Menurut Daris, rencananya tim dari PVMBG akan melakukan kajian di wilayah Cilawu pada pekan ini. "Kita masih tunggu. Kita sudah konfirmasi, katanya mereka masih akan keliling dulu ke Nganjuk dan wilayah lain. Mudah-mudahan bisa secepatnya," kata dia.
Tak hanya di Garut, BPBD Kabupaten Tasikmalaya juga masih menunggu kajian PVMBG untuk melakukan kajian di sejumlah wilayah yang mengalami bencana geologi di wilayah. Setidaknya, terdapat dua wilayah yang terjadi pergerakan tanah belakangan ini, yaitu di Kecamatan Gunungtanjung dan Cibalong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
