REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizkyan Adiyudha
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19. Gugatan dilakukan karena KPK dinilai MAKI tidak menindaklanjuti sekitar 20 izin penggeledahan yang telah dikabulkan Dewas Pengawas (Dewas) terkait perkara tersebut.
"Hari ini, MAKI telah melakukan pendaftaran gugatan Praperadilan melawan KPK atas telantarnya penanganan perkara korupsi bansos sembako Kemensos," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Jakarta, Jumat (19/2).
Gugatan praperadilan MAKI, kata Boyamin juga dimohonkan karena KPK tidak kunjung melakukan pemanggilan terhadap politikus PDIP, Ihsan Yunus. Padahal, sambung dia, penyidik telah telah melakukan penggeledahan pada rumah orang tua Ihsan Yunus, memanggil adiknya, Muhammad Rakyan Ikram dan operatornya, Agustri Yogasmara sebagai saksi. KPK juga telah dua kali melakukan rekonstruksi terkait Ihsan Yunus.
"Penyidik telah melakukan serangkaian kegiatan terkait Ihsan Yunus namun demikian hingga saat ini belum pernah diberitakan kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi sehingga patut diduga KPK tidak profesional," katanya.
Dia melanjutkan, tak diacuhkannya izin penggeledahan ditambah Ihsan Yunus yang tidak turut kembali diperiksa KPK mengakibatkan belum lengkapnya berkas perkara tiga tersangka penerima suap yakni mantan mensos Juliari Peter Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di kemensos Matheus Joko santoso dan Adi Wahyono.
"Sehingga belum dapat dilimpahkan berkas perkara untuk segera disidangkan," kata Boyamin lagi.
Dia menilai, penelantaran 20 izin serta tidak dipanggilnya Ihsan Yunus oleh KPK telah menghambat penanganan perkara. Kondisi itu adalah bentuk penghentian penyidikan perkara secara materiil, diam-diam, menggantung dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tersangka lainnya.
KPK menyatakan, menghormati gugatan praperadilan yang diajukan MAKI.
"KPK menghormati hak masyarakat termasuk tentu Boyamin Saiman dalam ikut mengawasi proses penyelesaian penyidikan perkara dugaan korupsi di Kemensos tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (19/2).
Ali menjelaskan, bahwa penggeledahan merupakan bagian dari strategi penyidikan dalam upaya pencarian kelengkapan alat bukti. Sehingga, kata Ali, mengenai tempat dan waktu kegiatan termasuk informasi yang dikecualikan menurut UU.
Ali mengatakan, penggeledahan maupun pemanggilan seseorang sebagai saksi adalah kebutuhan penyidikan. Dia melanjutkan, pemanggilan tersebut bukan dilakukan karena ada permintaan maupun desakan dari pihak lain.
"Jadi kami tegaskan sama sekali tidak ada penghentian penyidikan untuk penanganan perkara dimaksud," katanya.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus suap pengadaan bansos Covid-19 di Jabodetabek ini. KPK mentersangkakan mantan menteri sosial (mensos) Juliari Peter Batubara (JPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) serta Adi Wahyono (AW), Direktur PT Duta Putra Perkasa (DPP) Suharjito (SJT) dan Direktur PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja (AIM).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
