REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Alvin Lie meminta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menambah jumlah petugas di fasilitas transportasi publik terutama pada saat aktivitas masyarakat sedang tinggi. Jumlah petugas relatif kurang terutama pada pagi hari di beberapa terminal atau halte.
"Kami lihat Transjakarta itu petugasnya kadang cuma satu orang saja untuk mengukur suhu tubuh. Padahal pada jam antara 7 - 8.30 WIB itu penumpang cukup banyak," ujar Alvin Lie dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Kamis (18/2).
Petugas yang sudah terbatas itu, lanjut dia, juga masih harus membantu penumpang untuk melakukantaping kartu masuk halte. Bukan hanya di halte bus Transjakarta, menurut Alvin, petugas di stasiun-stasiun MRT juga minim pengawasan petugas.
"Tidak semuanya memang dibantu pengawasan oleh unsur TNI maupun Polri-TNI. Jika pun ada, pada saat lalu lintas puncak penumpang tinggi kami mendapatkan justru dari TNI-Polri tidak ada di tempat. Ini memang sulitnya koordinasi siapa yang berhak mengatur, menegur dan sebagainya," ucap Alvin Lie.
Mengenai penjagaan jarak, Alvin Lie menyampaikan, masih belum diterapkan secara konsisten, terutama ketika naik-turun eskalator dan antre di loket tiket. "Itu masih belum diawasi secara konsisten, sehingga kadang-kadang terjadi kerumunan ketika calon penumpang ini antre di loket, terutama di stasiun," katanya.
Kendati demikian, ia menyampaikan, untuk penerapan SOP protokol kesehatan secara umum sudah berjalan baik, terutama tentang kewajiban menggunakan masker. Selain itu, lanjut dia, ketersediaan informasi di fasilitas transportasi umum juga sudah cukup intensif. Informasi yang ditampilkan melalui banner, poster dan lain-lain cukup banyak dan mudah dibaca.
"Ada baiknya terdapat statistik mengenai jumlah kasus covid-19 yang dipublikasikan oleh satgas COVID-19 agar pengguna transportasi publik tetap waspada," ucap Alvin Lie.
Dalam kesempatan itu Alvin Lie menyarankan kepada pemerintah agar petugas-petugas transportasi publik di lapangan mendapatkan prioritas vaksin Covid-19. "Selain itu secara reguler minimal sebulan sekali petugas-petugas itu dilakukan tes Antigen agar mereka terlindungi," kata Alvin Lie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
