Sunday, 15 Zulhijjah 1442 / 25 July 2021

Sunday, 15 Zulhijjah 1442 / 25 July 2021

HNW: Keterlambatan Vaksinasi Covid-19 Sudah Diprediksi

Kamis 18 Feb 2021 14:53 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Andi Nur Aminah

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)  Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid

Foto: MPR
HNW memantau ada pejabat pemerintah remehkan Covid sebelum resmi muncul di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) merasa wajar atas keterlambatan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Ia sudah bisa menebak masalah itu karena sikap pemerintah yang kurang serius sejak awal penanganan Covid-19.

HNW memantau ada pejabat pemerintah meremehkan Covid-19 sebelum resmi muncul di Indonesia. Berikutnya, Presiden Joko Widodo beberapa kali mengevaluasi penanganan Covid-19 tapi belum maksimal. Nama tim penanganan Covid-19 pun berubah beberapa kali.

Baca Juga

HNW juga mengkritik pemilihan vaksin Sinovac asal China untuk disuntikan ke masyarakat. Apalagi perusahaan vaksin itu pernah terlibat masalah kecurangan. "Kelancaran vaksin terbayang bermasalah karena sejak awal pengadaan tidak sepenuhnya transparan dan tidak penuhi harapan publik," kata HNW pada Republika.co.id, Kamis (18/2).

Selain itu, HNW menyindir pemerintah yang menjalankan program vaksinasi berbeda dari kesepakatan dengan DPR. Salah satunya aturan yang akan mendenda penolak vaksin. Padahal pemerintah sebelumnya sepakat dengan DPR untuk tak melakukannya.

"Vaksinasi dari awal langgar kesepakatan dengan DPR, misalnya tidak ada logika mengancam kalau enggak divaksin, eh sekarang malah ada denda," ujar Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

HNW mengingatkan pemerintah agar memperbaiki komunikasinya dengan masyarakat agar target vaksinasi dapat terpenuhi. "Ini disayangkan pemerintah harusnya hadirkan perilaku hukum yang dapat dipercaya publik, tapi justru tidak sesuai harapan masyarakat dan kesepakatan dengan DPR," lanjut HNW.

Baca juga : Vaksinasi Lamban, Epidemiolog: Tak Layak Divaksin Tinggalkan

Atas dasar itulah menurut HNW wajar jika masyarakat ragu dengan vaksinasi dari pemerintah. Belum lagi, kasus Covid-19 setelah divaksin tercatat dialami Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna dan Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Purnomo.

"Cara distribusi materi vaksin dan data yang divaksin terbayang berantakan. Kondisi sekarang juga banyak masyarakat enggak percaya karena ada kena Covid habis vaksin. Orang ragu vaksin ini berkualitas atau tidak," ungkap HNW.

Sebelumnya, daerah berharap distribusi vaksin Covid-19 dari pusat lebih cepat untuk memastikan seluruh tenaga kesehatan (nakes) segera mendapat vaksinasi. Sejak vaksinasi pertama sebulan lalu, belum semua nakes menerima vaksinasi Covid-19 Sinovac dengan dua kali dosis.

Progres vaksinasi Covid-19 tahap pertama terhadap SDM kesehatan terpantau berjalan cukup lambat. Tercatat, berselang lebih dari sebulan sejak dimulai 13 Januari 2021 lalu, suntikan vaksin baru diberikan kepada 1,12 juta orang tenaga kesehatan. Angka ini masih di bawah target vaksinasi terhadap tenaga kesehatan sebanyak 1,46 juta orang.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA