REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Maret 2021. Penetapan status ini lebih awal dibandingkan tahun lalu untuk lebih memaksimalkan mitigasi.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan status siaga darurat karhutla biasanya mulai berlaku pada bulan April. Namun tahun 2021 dilakukan lebih cepat lantaran BMKG memperkirakan musim kemarau sudah terjadi di wilayah Sumsel sejak awal Maret. “Ini upaya antisipasi sebelum adanya hotspot,” kata dia.
Menurut Deru, pihaknya saat ini fokus pada akurasi data sebaran titik api sembari memantau jumlah hotspot yang di daerah yang sering menjadi titik karhutla. Ia menerangkan akurasi titik api itu penting agar tim penanggulangan bisa bekerja lebih efektif di lapangan.
“Terkadang itu bukan api tapi titik panas, maka deteksinya tidak akurat seperti orang bakar batu bata jadi hotspot. Bahkan, ada yang orang bakar lemang, jadi hotspot juga,” katanya.
Ia menyebutkan, hingga kini baru provinsi Sumsel yang memberikan bantuan keuangan untuk pencegahan karhutla di kabupaten dan kota di Sumsel. Adapun anggaran yang disiapkan Pemprov Sumsel untuk penanggulangan karhutla tahun ini yaitu sebesar Rp 30 miliar. Angka ini lebih kecil dibanding dana yang dianggarkan untuk tahun lalu yang mencapai Rp 45 miliar.
“Tahun lalu diserahkan ke pemkab tahun ini dikelola Pemprov. Anggaran Rp 30 miliar ini untuk sekat kanal, hingga peralatan lainnya seperti sumur bor,” kata dia.
Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel Ansori menambahkan penetapan siaga tersebut sesuai arahan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan sebelum terjadi karhutla. “Penetapan yang lebih awal itu memudahkan petugas untuk berkoordinasi serta melakukan sosialisasi program antar dinas terkait untuk penanggulangan karhutla,” katanya.
Menurutnya, status siaga darurat akan ditindaklanjuti dan setelahnya baru akan disusul dengan pembangunan posko karhutla.
“Nanti teknis dijabarkan di SK Posko Karhutla. Helikopter pun menunggu SK siaga darurat. Dengan adanya siaga armada bisa datangkan. Kalau ada SK bisa tapi tidak bisa serta merta, ada verifikasi data lagi,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
