Sunday, 15 Zulhijjah 1442 / 25 July 2021

Sunday, 15 Zulhijjah 1442 / 25 July 2021

Legislator Anggap Wajar Penolakan SKB 3 Menteri oleh Pemda

Kamis 18 Feb 2021 01:06 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Agus Yulianto

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

Foto: DPR
Kehadiran SKB ini, seolah menampilkan kekuasaan pusat di sektor pendidikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih memadang, penolakan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri soal seragam sekolah sudah bisa diprediksi sejak awal. Fikri menuding, aturan itu buru-buru dibuat pemerintah. 

Menurut Fikri, pemerintah pusat gagal menerapkan pendekatan dialogis, persuasif dan naratif sebelum mengesahkan aturan soal seragam sekolah. Akibatnya, penolakan dari Pemda mulai bermunculan karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan budaya lokal. Salah satunya di Kota Pariaman, Sumatera Barat.

"Tampaknya memang SKB 3 Menteri ini potensial ditolak oleh banyak Pemda. Karena budaya bangsa kita ini kan tidak hanya dibangun oleh pemerintah. Bahkan di daerah banyak elemen yang terlibat," kata Fikri pada Republika, Rabu (17/2).

Fikri memandang, SKB ini banyak disalapahami oleh masyarakat di tingkat bawah. Penyebabnya, karena masyarakat yang kurang dilibatkan.

"SKB ini terbit tergesa gesa, tidak melibatkan elemen pemangku kepentingan pendidikan dan setelah jadi tidak ada sosialisasi yang memadai. Dan bila begini cara pengambilan kebijakan pemerintahan kita ya wajar  bila selalu gaduh," tegas Fikri.

Baca juga : Bekas Gereja Jadi Pusat Kegiatan Islam

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA