REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah mengembangkan PLTS Atap. Penggunaan PLTS Atap dinilai lebih murah karena tidak membutuhkan lahan baru dalam pengembangannya.
"Karena tidak butuh lahan baru, kami komitmen pengembagan PLTS Atap agar bisa panen listrik gratis," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Wibowo pada diskusi bersama Kementerian ESDM, Rabu (17/2).
Demi mendukung program tersebut, Pemprov Jawa Tengah telah mengeluarkan surat edaran terkait implementasi PLTS Atap pada Maret 2019 untuk terpasang di sejumlah kantor-kantor pemerintahan. Kendati begitu, pembangungan PLTS Atap di Jawa Tengah sudah dimulai sejak 2017.
Saat itu, pembangunan PLTS Atas menggunakan dana APBD dengan kapasitas 35 KWp. Lalu pada 2018, dipasang PLTS Atap di Bappeda Jawa Tengah berkapasitas 30 KWp dan 2019 di Gedung Sekretariat DPRD Jawa Tengah dengan kapasitas 30 KWp.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa optimis dalam satu dekade perkembangan PLTS di dunia akan semakin pesat. Hingga saat ini, tercatat sudah ada sekitar 627 gigawatt (GW) PLTS terpasang di seluruh dunia.
Sedangkan sepanjang 2020 ada penambahan sekitar 107 GW PLTS di seluruh dunia dengan berbagai aplikasi pemasangannya. Mulai dari PLTS ground-mounted (di atas tanah), PLTS terapung di waduk atau danau, dan PLTS atap.
Fabby menyebut, menurut laporan International Energy Agency tahun lalu menyebutkan bahwa solar is new king. PLTS akan menjadi raja baru menggantikan PLTU batu bara.
"Dalam empat hingga lima tahun ke depan PLTS akan tumbuh setiap tahun rata-rata 130 GW sampai 170 GW," kata Fabby.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
