REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR --- Sebagai negara kepulauan yang diapit dua samudera serta menjadi jalur tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Indonesia mengahadapi tantangan yang tidak kecil dalam mewujudkan keamanan laut. Model operasi kejahatan yang sangat bervariasi, baik yang terkait gangguan biodiversitas, pencemaran, lingkungan, serta gangguan berupa infiltrasi lainya dengan mudah terjadi di perairan Indonesia. Namun dengan demikian, perbedaan lokasi juga memiliki karakter yang berbeda beda.
Atas pemikiran tersebut, Badan Keamanan Laut (Bakamla) menggandeng Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PKSPL LPPM) IPB University dalam mewujudkan indikator keamanan laut (Maritim Security Index/MSI). Sampai saat ini, Bakamla belum memiliki indikator kinerja berbasis indeks keamanan laut. Oleh karena itu dirasa penting dan mendesak untuk disiapkan secara cepat agar mekanisme kerja Bakamla lebih terstruktur. Demikian beberapa butir pemikiran yang disampaikan Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keamanan Laut Satya Pratama yang didampingi Fery Harianto, Norman, Aris.
Ahmad Solihin, SPi, MH yang juga Kepala Divisi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan PKSPL IPB University dalam kesempatan ini menyampaikan kerja sama antara PKSPL IPB University dengan Bakamla sebagai bentuk komitmen PKSPL dalam menguatkan peran IPB University dalam Agromaritim 4.0. Sehinggam ke depan PKSPL akan terus mendorong berbagai kegiatan yang terkait dengan keamanan laut dan manajemen nasional serta international water yang berbatasan dengan Indonesia.
Ia juga menyampaikan tujuan dari kerja sama penyusunan Maritim Security Index (MSI) ini selain sebagai mandat dari pemerintah, juga untuk memperkuat peran Bakamla dalam penegakan keamanan laut.
“Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 mendorong pentingnya Maritime Security Index sebagai dasar dalam penyusunan program tata kelola keamanan laut. Dibandingkan dengan negara lain sebagai besar negara laut dan kepulauan sudah menyusunnya,” tambah Solihin dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Senin (15/2).
Dr Yonvitner, kepala PKSPL IPB University yang hadir dalam pertemuan ini menyampaikan komitmen PKSPL IPB University dalam mendorong program pemerintah dengan memperkuat sains untuk kebijakan. “Dengan semangat menjadi pusat industri sains perikanan dan kelautan, maka sesungguhnya output yang diharapkan Bakamla yaitu Maritime Security Index yang akan disiapkan PKSPL, adalah bentuk dari produk sains,” tegas Yonvitner.
Lebih lanjut ia menerangkan, kebijakan berbasis sains adalah produk sains yang dapat diandalkan dan diharapkan mudah diaplikasikan serta bermanfaat luas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
