IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Forum SATHU) telah menemui Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Senin (15/2). Dalam pertemuan itu, selain menyepakati untuk bersinergi dan saling menguatkan koordinasi antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan umrah dan haji tahun 2021, juga menyampaikan pengalaman Forum SATHU berhasil melakukan negoisasi dengan Arab Saudi.
Juru bicara Forum SATHU, Muharom Ahmad menjelaskan, bahwa keberadaan Forum SATHU memang merupakan bentuk kesadaran asosiasi yang memandang perlu adanya kekuatan bersama yang solid dalam menghadapi permasalahan dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Sebagai contoh, sebelumnya selama belasan tahun pihak muasasah di Saudi selalu menaikkan harga Armina, tapi sejak adanya forum ini sudah tidak lagi.
Selain itu, kata Muharom, pihaknya selaku penyelenggara haji khusus bersama pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenag berhasil bernegosiasi dengan muasasah untuk bisa menempati maktab sesuai yang diinginkan.
"Karena, Saudi menyadari bahwa Indonesia merupakan kontributor terbesar dalam penyelenggaraan haji dan umrah," kata Muharom saat menyampaikan hasil pertemuannya kepada Republika, Selasa (16/2).
Mohorom mencontohkan, Indonesia dengan 17 ribu jamaah haji khusus saja, itu setara dengan 70 juta riyal Saudi hanya untuk membayar Arafah Mina saat musim haji, belum lagi umrah. Mereka sadar bahwa Indonesia sebagai kontributor terbesar dalam hal pemasukan.
"Setidaknya itulah sebagian kecil usaha keras kami bersama Kemenag hingga mendapatkan harga yang pantas dan kami merasa disejajarkan dengan yang lainnya,” kata Muharom.
Dalam konteks ini, kata Muharom, Forum SATHU, ingin selalu bisa berkontribusi memberikan sumbang pemikiran kepada pemerintah dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Meski dalam pelaksanaannya sering bersinggungan, tapi semua itu demi kebaikan bersama.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Pembina Forum SATHU Firman M Nur menyampaikan perkembangan usaha umrah yang sejak setahun terakhir di masa pandemi ini boleh dibilang vakum dan zero income. Kegiatan umrah, kata Firman, mulai dibuka kembali pada 1 November 2020 namun pada akhirnya ditutup kembali pada 4 Februari lalu.
Dalam kurun waktu tersebut, pihaknya mencatat hanya bisa memberangkatkan sekitar 3.500-an jamaah umrah. Hal ini jauh berbeda dengan pencapaian di tahun 2018-2019 yang mencapai 1 juta jamaah per tahun.
“Alhamdulillah umrah telah bisa kembali meski hanya empat bulan saja dan tanggal 27 Februari nanti genap setahun sudah terhenti. Semoga kami mohon arahan Bapak, agar kami sebagai usaha yang menginduk kepada Kemenag bisa tumbuh kembali,” pintanya.
Memang, lanjut Firman, untuk saat ini secara budget naik dari Rp 20 juta menjadi Rp 26 juta, jika merujuk pada harga referensi yang ditetapkan Kemenag. Disamping itu pihaknya juga diminta Kemenag untuk memberangkatkan jamaah yang tertunda terlebih dulu. Dalam pelaksanaanya, penyelenggara umrah selalu mematuhi regulasi yang dikeluarkan pemerintah Saudi maupun Indonesia, termasuk aturan protokol kesehatan mulai dari keberangkatan, selama perjalanan dan kepulangan.
“Hanya saja ada kebijakan yang memberatkan soal karantina dan tes PCR setibanya di tanah air, dimana biayanya dibebankan kepada jamaah. Kami harap Pak Menteri mendukung kami agar kebijakan tersebut dikecualikan, karena umrah ini perjalanan internasional yang dikontrol dari awal sampai kepulangan,” kata Firman yang tercatat sebagai Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Repubik Indonesia (AMPHURI).
Terkait hal ini, kata Muharom Menag Yaqut menegaskan, akan segera melakukan evaluasi dan berkordinasi dengan pihak terkait. Sementara untuk penyelenggaraan haji tahun ini, Menag juga telah menyusun skenario pelaksanaan haji, terkecuali soal vaksinasi bagi calon jamaah haji.
Maka dari itu, terkati kebijakan PCR dan karantina, Kemenag akan mecoba berkordinasi dengan Satgas Covid-19. Karena masalah Covid-19 ini semua diatur Satgas lembaga lain tidak bisa mengambil langkah sendiri.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekjen AMPHURI Farid Aljawi, Sekjen Gaphura Endi Sutono, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound Republik Indonesia (Asphurindo) Lukman Nyak Neh, Sekjen Asphurindo Iqbal Muhadjir, Ketua Dewan Pengawas Gaphura Herman Barata, perwakilan Kesatuan Tour Travel Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Hidayat, Direktur Bina Haji Umrah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Arfi Hatim serta dua orang staf khusus Menteri Agama, Abdul Rahman dan Hasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
