Selasa 16 Feb 2021 17:45 WIB

Pengunjuk Rasa Myanmar Blokir Layanan Kereta Api

Demonstran memenuhi jalur kereta api di Yangon, Myanmar

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nur Aini
Demonstran berkumpul di jalan di mana tentara dan kendaraan lapis baja dikerahkan selama protes di luar Bank Sentral Myanmar (CBM) di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. Junta militer Myanmar pada 15 Februari menghentikan layanan internet dan mengerahkan pasukan serta kendaraan lapis baja di seluruh negara dalam tanda-tanda meningkatnya kekuatan untuk menekan protes massa terhadap kudeta militer dan gerakan pembangkangan sipil yang tumbuh yang telah melumpuhkan layanan pemerintah.
Foto: EPA-EFE/LYNN BO BO
Demonstran berkumpul di jalan di mana tentara dan kendaraan lapis baja dikerahkan selama protes di luar Bank Sentral Myanmar (CBM) di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. Junta militer Myanmar pada 15 Februari menghentikan layanan internet dan mengerahkan pasukan serta kendaraan lapis baja di seluruh negara dalam tanda-tanda meningkatnya kekuatan untuk menekan protes massa terhadap kudeta militer dan gerakan pembangkangan sipil yang tumbuh yang telah melumpuhkan layanan pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Para pengunjuk rasa yang menentang kudeta militer Myanmar memblokir layanan kereta api di Yangon. Mereka berbondong-bondong memenuhi jalur kereta api di tengah terik matahari sambil mengangkat spanduk untuk mendukung gerakan pembangkangan. 

Aksi protes tersebut menghentikan layanan kereta api antara Yangon dan kota selatan Mawlamyine. Para demonstran meneriakkan yel-yel yang menuntut junta militer membebaskan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dan tokoh politik berpengaruh lainnya yang ditahan. 

Baca Juga

"Lepaskan pemimpin kami segera" dan "Kembalikan kekuatan rakyat" teriak para demonstran.

Massa juga berkumpul di dua tempat di kota utama Yangon, yakni di dekat kampus universitas utama dan bank sentral. Pengunjuk rasa berharap dapat menekan staf kedua lembaga tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan pembangkangan sipil. 

Jumlah demonstran pada aksi protes pekan ini lebih kecil ketimbang aksi protes sebelumnya. Namun penentangan terhadap junta militer tetap meluas hingga ke seluruh Myanmar. Utusan Khusus PBB Christine Schraner Burgener berbicara dengan wakil kepala junta pada Senin (15/2). Dalam pembicaraan itu, Burgener mendesak agar junta militer memulihkan komunikasi dan menghormati demonstrasi.

"Burgener telah menegaskan, hak berkumpul secara damai harus sepenuhnya dihormati dan bahwa para demonstran tidak dikenakan pembalasan," kata juru bicara PBB Farhan Haq.

 

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement