REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang, Selasa (16/5). Kedatangan Zainal untuk melakukan audiensi dengan KPK terkait mengawali masa tugasnya setelah dilantik sebagai kepala daerah.
"Pimpinan KPK mengingatkan Gubernur Kaltara agar memenuhi janji kampanyenya untuk mewujudkan pemerintahan Kaltara yang baik," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangan.
Dia mengatakan, pimpinan meminta gubernur tersebut untuk memenuhi janji meliputi empat hal terkait pembangunan aparatur pemerintahan yang baik, kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan komitmen anti korupsi yang diwujudkan dalam program-program pembangunan di Kaltara.
"KPK juga mengingatkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, harus tetap memegang teguh integritas, tertib administrasi, dan mencegah potensi penyimpangan yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi," kata Ipi.
Dia mengatakan, pesan tersebut disampaikan mengingat kepala daerah menghadapi tantangan yang lebih berat di masa pandemi. Pesan juga dimaksudkan untuk memastikan program-program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Merespon KPK, Gubernur Zainal meminta, KPK melakukan pendampingan untuk mengawal program pembangunan yang akan dijalankannya di Provinsi Kaltara. Dia juga menyampaikan keinginannya untuk mengembangkan potensi alam khususnya sumber daya laut yang dinilai berpotensi untuk mensejahterakan masyarakat Kaltara namun belum dikelola dengan baik.
Sebelumnya, Gubernur Kaltara didampingi jajarannya antara lain Asisten 1 Pemprov Kaltara DT Iqro Ramadhan dan 2 orang staf khusus. Kedatangan Zainal disambul oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango serta Lili Pintauli Siregar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
