REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perusahaan-perusahaan global yang ingin berpartisipasi dalam peluang investasi pemerintah Kerajaan Arab Saudi harus membuat pilihan dan mendirikan kantor pusat regional di sana pada 2024. Jika tidak, mereka tidak akan memenangkan kontrak dari kerajaan.
Arab Saudi, ekonomi terbesar di kawasan Teluk dan pengekspor minyak terbesar di dunia, berencana menghentikan kontrak dengan perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga komersial yang kantor pusat regionalnya tidak berlokasi di kerajaan. Dalam pernyataan Kementerian Keuangan Saudi yang dilansir Reuters pada Senin (15/2), penghentian kontrak itu akan dibuat dalam sebuah langkah yang bertujuan untuk mendorong perusahaan asing membuka kehadiran permanen di Saudi.
Sebab, kehadiran kantor perusahaan asing di sana dinilai akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga lokal. Meski begitu, perusahaan asing bebas bekerja sama dengan sektor swasta.
Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed al-Jadaan menyampaikan, bila sebuah perusahaan menolak untuk memindahkan markas mereka ke Saudi, itu hak mereka. Mereka akan terus memiliki kebebasan untuk bekerja dengan sektor swasta di Saudi.
"Tapi selama jika itu terkait dengan kontrak dengan pemerintah, mereka harus punya kantor pusat regional di sini," al-Jadaan melalui telepon.
Dia menambahkan, beberapa sektor akan dibebaskan dari regulasi tersebut. Regulasi rinci akan dikeluarkan sebelum akhir 2021.
"Arab Saudi memiliki ekonomi dan populasi terbesar di kawasan Teluk, sementara pangsa kantor pusat regional kami tidak berarti, kurang dari lima persen saat ini. Bisa dibayangkan apa arti keputusan ini dari segi FDI (investasi asing langsung), transfer ilmu, dan penciptaan lapangan kerja," kata al-Jadaan menjelaskan.
Putra Mahkota Kerajaan Saudi, Mohammad bin Salman, telah berjanji membuka kerajaan dan memperkuat ekonominya di bawah strategi diversifikasi ekonomi yang selama sangat bergantung pada minyak. Saudi ingin menarik investasi asing dan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pemuda di sana.
Perusahaan asing selama bertahun-tahun menggunakan negara tetangga Uni Emirat Arab sebagai batu loncatan untuk operasi regional mereka, termasuk untuk Saudi.
Al- Jadaan mengatakan, lingkungan bisnis di Saudi saat ini memiliki ruang untuk perbaikan. Pemerintah Saudi juga akan menyelesaikan reformasi peradilan dan peraturan serta meningkatkan kualitas hidup sehingga perusahaan dan masyarakat merasa nyaman pindah ke Riyadh.
Di saat yang sama, ia menekankan Dubai sebagai pusat bisnis regional utama memiliki keunggulan kompetitifnya sendiri. "Kami akan terus saling melengkapi dan memiliki persaingan yang sehat," ujar al-Jadaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
